IUCN nilai Menhut mampu jaga koeksistensi manusia dan gajah

Jakarta (ANTARA) - The International Union for Conservation of Nature (IUCN) menilai Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mampu menjaga koeksistensi manusia dan gajah melalui kebijakan konservasi untuk melindungi populasi hewan berbelalai itu.

Ketua IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group, Heidi Riddle di Jakarta, Kamis, mengatakan Menhut Raja Juli Antoni memiliki pemahaman yang kuat terhadap berbagai tantangan mendasar dalam konservasi gajah di Indonesia.

Penilaian itu disampaikan setelah keduanya berdiskusi mengenai arah kebijakan perlindungan populasi gajah.

"Saya terkesan dengan pemahaman beliau (Menhut Raja Juli) terhadap akar permasalahan yang dihadapi konservasi gajah, mulai dari pentingnya menjaga konektivitas habitat, membangun koeksistensi antara manusia dan gajah, hingga perlunya melibatkan berbagai sektor di luar kehutanan dalam menjaga masa depan populasi gajah. Dari diskusi tersebut juga terlihat jelas komitmen yang sangat kuat dari menteri untuk memperkuat upaya konservasi gajah di Indonesia," katanya.

Heidi mengatakan konservasi gajah tidak hanya berbicara mengenai perlindungan kawasan konservasi, tetapi juga berkaitan dengan konektivitas habitat, pembangunan, hingga keterlibatan berbagai sektor di luar kehutanan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia juga dialami oleh hampir seluruh negara sebaran gajah di Asia, sehingga pendekatan yang diambil Indonesia dinilai menjadi contoh penting dalam membangun koordinasi lintas sektor.

Ia menambahkan Instruksi Presiden Nomor tahun 2026 menjadi kelanjutan dari perjalanan panjang Indonesia dalam memperkuat konservasi gajah melalui pendekatan berbasis bentang alam dan kolaborasi antar-sektor.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan. Kebijakan itu menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan perlindungan satwa liar di tengah berjalannya pembangunan nasional.

Raja Juli menjelaskan Inpres tersebut mengatur keterlibatan berbagai sektor agar penyelamatan populasi dan habitat gajah terlindungi seiring dengan pembangunan yang tetap berjalan. Apabila pembangunan infrastruktur seperti jalan melintasi kawasan jelajah gajah (home range), maka harus disiapkan koridor satwa agar pergerakan gajah tidak terputus.

"Kalau misalnya Kementerian Pekerjaan Umum membangun jalan dan itu mengganggu home range gajah, maka wajib dibuat koridor sendiri. Begitu juga kalau ada perkebunan yang masuk ke jalur jelajah gajah, harus ada ruang yang dikosongkan bahkan diperkaya menjadi area preservasi supaya gajah tetap bisa bergerak di habitatnya dengan makanan yang cukup," kata Raja Juli.

Dalam Inpres tersebut, terdapat sembilan menteri yang terlibat dalam penyelamatan populasi dan habitat gajah, yakni Mereka adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum.

Selanjuitnya, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Selain itu, Kepolisian RI bersama jajaran Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di wilayah Sumatra serta Kalimantan Utara juga ikut serta dalam instruksi ini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.