Ini kesiapsiagaan Kalbar hadapi puncak karhutla

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Agustus dengan mempercepat patroli, deteksi dini, dan operasi pemadaman terpadu.

"Sampai saat ini terjadi peningkatan titik panas di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Kepala BNPB RI di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Jumat.

Dia mengatakan peningkatan kewaspadaan dilakukan menyusul bertambahnya titik panas di sejumlah daerah, terutama Kabupaten Ketapang yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas pada musim kemarau.

Krisantus menjelaskan periode rawan karhutla di Kalimantan Barat umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober, dengan puncak kerawanan diperkirakan terjadi pada Agustus sebagaimana pola yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Krisantus, penanganan karhutla di Kalbar memiliki tantangan besar karena sebagian wilayah didominasi hutan dan lahan gambut. Kebakaran di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga merambat hingga ke lapisan bawah tanah sehingga menghasilkan asap pekat yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Karena itu, pemerintah provinsi bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, dan Satgas Karhutla memperkuat patroli terpadu, deteksi dini, serta pemadaman cepat dengan memadukan operasi darat dan udara.

Meski demikian, ia mengakui kondisi cuaca yang kering serta karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar masih berpotensi memunculkan titik api baru.

Untuk memperkuat penanganan, Pemprov Kalbar mengharapkan dukungan pemerintah pusat melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan sarana dan prasarana, serta dukungan pasokan air bagi operasi pemadaman.

Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto menegaskan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kewaspadaan sesuai arahan Presiden RI agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Ia mengingatkan Kalimantan Barat pernah mengalami karhutla yang menimbulkan korban jiwa, khususnya di Kabupaten Ketapang. Karena itu, setiap kemunculan titik panas harus segera direspons melalui aksi cepat di lapangan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang meluas.

Suharyanto juga menginstruksikan penguatan kolaborasi antara BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta Satgas Darat dan Satgas Udara, termasuk mengoptimalkan operasi *water bombing* dan meningkatkan kapasitas awak pesawat untuk penanganan kebakaran di lahan gambut.

"Berdasarkan laporan BMKG Kalimantan Barat, dalam enam pekan ke depan wilayah Kalbar diperkirakan belum memiliki potensi pembentukan awan yang signifikan sehingga peluang terjadinya hujan masih rendah. Kondisi tersebut mendorong seluruh pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat meningkatkan patroli, deteksi dini, edukasi, serta penegakan hukum guna mencegah meluasnya karhutla," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.