Kalbar selaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional

Pontianak, Kalbar (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional demi memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung masyarakat.

"Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat," katanya seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 serta Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara daring di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat.

Norsan mengatakan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah dalam menyelaraskan berbagai program pembangunan di daerah dengan agenda pembangunan nasional.

Untuk mendukung pembangunan berjalan lancar, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan serta stabilitas keamanan sebagai modal penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut dia, partisipasi masyarakat diperlukan agar berbagai kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dalam mengikuti rangkaian sidang tersebut.

Kegiatan juga dihadiri Sekretaris Daerah Kalbar, jajaran forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

Norsan berharap semangat dan arah kebijakan yang disampaikan dalam pidato kenegaraan dapat menjadi pijakan bersama bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat pembangunan Kalimantan Barat sejalan dengan agenda nasional.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian pemerintah selama 21 bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 sekaligus berbagai agenda yang masih harus diselesaikan.

Prabowo mengatakan dalam 663 hari pemerintahan telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," kata Prabowo.

Presiden menegaskan capaian tersebut merupakan hasil dari keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa.

Ia juga mengakui masih terdapat berbagai persoalan nasional yang belum terselesaikan dan tidak seluruh janji pemerintah telah dapat dituntaskan.

"Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan, belum," katanya.

Prabowo pun menyampaikan empat pedoman utama pemerintah, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan inti nasional, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta memastikan kebijakan pemerintah diarahkan bagi kepentingan rakyat dan generasi mendatang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.