Perubahan APBD Kalimantan Barat naikkan anggaran belanja Rp6,21 triliun

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menaikkan belanja daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026 dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun.

"Selain belanja, pendapatan daerah juga disesuaikan dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun dalam rancangan perubahan anggaran yang kini dibahas bersama DPRD Kalbar," kata Plh Sekda Kalbar Hendra di Pontianak, Kamis.

Sedangkan penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai sejumlah program prioritas dan strategis, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Penetapan target pendapatan kita sesuaikan dengan RKPD (Rancangan Kerja Pemerintah Daerah) dan kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, target yang ditetapkan sudah melalui pertimbangan kemampuan daerah,” katanya.

Krisantus mengatakan percepatan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan perubahan anggaran, selain penguatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Masukan fraksi-fraksi di DPRD juga mencakup efisiensi belanja operasional birokrasi, penanganan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso, serta penguatan UMKM, pertanian dan perkebunan.

Menurut Krisantus, pelaksanaan program harus dipercepat karena waktu yang tersedia untuk merealisasikan Perubahan APBD 2026 relatif singkat. Penyerapan anggaran juga harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Di sisi pendapatan, pemerintah daerah menyatakan target yang ditetapkan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta kemampuan fiskal Pemprov Kalbar.

Sejumlah fraksi DPRD mengingatkan agar Perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, tetapi menjadi instrumen untuk mengoreksi pelaksanaan pembangunan sesuai perkembangan dan kebutuhan daerah.

Krisantus berharap berbagai masukan yang belum dibahas secara rinci dalam rapat paripurna dapat ditindaklanjuti melalui rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kalbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ia menegaskan sinergi legislatif dan eksekutif diperlukan agar perubahan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Kalbar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.