Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat untuk menyelesaikan persoalan agraria dan memperkuat kepastian hukum hak tanah masyarakat.
"Banyak progres signifikan terkait legalisasi aset, penanganan sengketa, dan program strategis nasional pertanahan yang berhasil kita dorong bersama," kata Ria Norsan saat menerima Kepala Kanwil BPN Kalbar Mujahidin Ma’ruf di Pontianak, Sabtu.
Norsan mengatakan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN menjadi bagian penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.
Menurut dia, kepastian hukum atas kepemilikan tanah tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung penataan wilayah dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran BPN Kalbar selama kepemimpinan Mujahidin Ma’ruf, khususnya dalam pelaksanaan legalisasi aset, penanganan sengketa pertanahan, serta program strategis nasional bidang pertanahan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pengabdian serta sinergi yang luar biasa selama bertugas di Kalbar,” tuturnya.
Norsan berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terbangun antara Pemprov Kalbar dan BPN tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian pejabat.
Sementara itu, Mujahidin Ma’ruf menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan selama dirinya bertugas di Kalbar.
Ia mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan program pertanahan, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penataan ruang, serta penyelesaian berbagai persoalan agraria.
“Dukungan luar biasa dari Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah menjadi kekuatan bagi kami dalam menuntaskan berbagai tantangan agraria di Kalbar,” katanya.
Mujahidin berharap kolaborasi yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi atas kerja sama kedua pihak dalam mendukung tata kelola pertanahan di Kalimantan Barat.
Norsan berharap pengalaman dan kontribusi jajaran BPN selama bertugas di Kalbar dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat pelayanan publik dan kepastian hukum pertanahan.
Pewarta: Rendra OxtoraEditor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
