Pontianak (ANTARA) - Aktivitas pertambangan bauksit dan pengolahan alumina di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, disebut menyisakan persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius.
Hasil riset Link-AR Borneo mengungkap adanya dugaan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan industri tersebut, mulai dari penurunan kualitas air, kekeruhan sungai, hingga polusi udara yang dikaitkan dengan aktivitas pertambangan serta debu dan asap pembakaran batu bara.
Ketua Link-AR Borneo Ahmad Syukri mengatakan temuan tersebut menggambarkan adanya tekanan terhadap ruang hidup masyarakat yang berada di sekitar aktivitas pertambangan dan pengolahan bauksit.
"Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan menjadi salah satu dampak yang perlu mendapat perhatian serius dalam aktivitas pertambangan dan pengolahan bauksit di Tayan Hilir," kata Ahmad Syukri.
Riset dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, telaah dokumen, serta analisis citra satelit di Desa Pedalaman, Sebemban, dan Tanjung Bunut.
Ketiga desa yang menjadi lokasi penelitian tersebut memiliki luas sekitar 12.950 hektare dengan jumlah penduduk mencapai 10.328 jiwa atau sekitar 3.466 kepala keluarga.
Di tengah aktivitas industri, masyarakat dalam riset tersebut melaporkan perubahan kondisi lingkungan, terutama kualitas air dan tingkat kekeruhan sungai yang mereka kaitkan dengan aktivitas industri.
Riset mencatat tanggul limbah PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) disebut pernah jebol pada 2013, sedangkan tanggul limbah PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk dilaporkan jebol pada 2023. Berdasarkan keterangan masyarakat, kedua kejadian tersebut diikuti peningkatan kekeruhan air secara tajam.
Persoalan lingkungan juga dirasakan warga melalui keluhan kesehatan yang mereka laporkan, seperti gatal-gatal pada kulit dan gangguan alergi pernapasan. Riset itu juga mencatat adanya penurunan hasil tangkapan ikan tradisional di sepanjang pesisir Sungai Kapuas dibandingkan sebelum aktivitas pertambangan berlangsung.
Namun, Link-AR Borneo menegaskan bahwa dugaan perubahan kualitas air dan udara tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui pengujian laboratorium independen oleh otoritas berwenang.
Sementara itu, analisis citra satelit dalam riset menunjukkan bukaan tambang PT ANTAM Tbk UBP Bauksit Tayan mencapai 444 hektare pada 2018, kemudian tercatat 355 hektare pada 2022 dan 650 hektare pada 2025. Akumulasi bukaan yang dihitung dalam penelitian mencapai 1.449 hektare sejak 2018.
Aktivitas pertambangan tersebut juga disebut beririsan dengan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di delapan desa, termasuk KHG Sungai Kapuas dengan luas 7.071,8 hektare. Kondisi itu dinilai memiliki risiko terhadap fungsi hidrologis kawasan, penyimpanan karbon, serta keanekaragaman hayati.
Ahmad mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi bauksit tidak semata-mata dapat diukur dari nilai investasi, volume produksi, maupun lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas lingkungan dan ruang hidup masyarakat di sekitar kawasan industri.
Karena itu, Link-AR Borneo mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola industri bauksit di Tayan Hilir, termasuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan serta menindaklanjuti dugaan pencemaran melalui verifikasi independen.
"Pengelolaan limbah, reklamasi, pengawasan lingkungan, dan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan harus menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan industri tidak mengorbankan masyarakat dan lingkungan," ujarnya.
Limbah Bauksit dan Debu Batu Bara.
Menanggapi hasil riset tersebut tim liputan Kolaborasi dari AJI Pontianak melakukan liputan investigasi ke lapangan pada akhir Mei 2026 lalu, untuk memastikan dan menelusuri sejauh mana dampak pencemaran lingkungan dari sejumlah perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Tayan Hilir.
Tim liputan masuk langsung ke wilayah konsesi PT Antam dan ICA di kecamatan tersebut untuk melihat aktivitas pertambangan dan pembuangan limbah yang ternyata langsung mengarah ke Sungai Kapuas.
Sungai Kapuas menjadi saksi perubahan kehidupan warga di Dusun Piasak Bawah, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, di tengah aktivitas pertambangan bauksit dan pengolahan alumina di kawasan tersebut.
Tim masuk ke wilayah konsesi PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk dan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) untuk melihat langsung aktivitas pertambangan, pengolahan alumina, pengelolaan residu, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Dari pantauan lapangan, residu hasil pengolahan alumina PT ICA ditampung dalam fasilitas penampungan residu. Namun, ketika kapasitas penampungan penuh, residu disebut dapat meluber dan mengalir menuju saluran air yang terhubung dengan aliran Sungai Kapuas.
Bagi warga yang tinggal di tepian Sungai Kapuas, perubahan kondisi air menjadi persoalan yang paling mudah dirasakan. Seorang warga Piasak Bawah yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengatakan limpasan residu paling terasa ketika hujan deras.
Menurut dia, air sungai dapat berubah menjadi kuning setelah hujan. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tidak lagi leluasa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
Keluhan gatal-gatal pada kulit juga disebut muncul ketika warga menggunakan air sungai untuk mandi. Sungai yang sebelumnya menjadi tempat warga memenuhi berbagai kebutuhan kini mulai ditinggalkan dan sebagian warga beralih mencari sumber air lainnya.
"Yang paling terasa adalah dulu jika masyarakat bisa memancing dengan mudah, sekarang ikan-ikan sudah tidak ada lagi. Dan kami tidak bisa menggunakan air untuk mandi, apalagi memasak," katanya.
Perubahan tersebut, menurut warga, bukan hanya soal air yang berubah warna. Berkurangnya ikan membuat aktivitas memancing yang sebelumnya mudah dilakukan menjadi semakin sulit.
Warga kemudian beberapa kali menyampaikan protes kepada PT ANTAM dan PT ICA. Sebagai tindak lanjut, perusahaan memberikan kompensasi berupa penyediaan air bersih dan pengadaan tempat penampungan air bagi masyarakat.
Namun, bantuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga. Tempat penampungan yang disediakan memiliki kapasitas terbatas, sementara pasokan air bersih tidak disalurkan setiap hari.
Warga tersebut juga menyoroti kontribusi perusahaan terhadap pembangunan di lingkungan permukiman. Ia mengatakan dirinya bekerja di PT ANTAM sehingga mengetahui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang selama ini lebih banyak diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.
"Selain mengeluhkan masalah lingkungan, kami warga di sini juga belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan dari PT Antam dan ICA. Saya sendiri bekerja di PT Antam, makanya saya tahu program CSR mereka yang lebih mengarah kepada pemberdayaan, bukan pembangunan fasilitas lingkungan," katanya.
Ia mencontohkan kondisi jalan di sekitar permukiman yang menurutnya dibangun pemerintah melalui dana aspirasi anggota dewan, sementara kontribusi pembangunan dari perusahaan swasta lain disebut sudah terlihat.
"Jalan ini saja dibangun pemerintah dari dana aspirasi dewan, malah perusahaan swasta lain yang sudah nampak kontribusi pembangunan mereka," katanya.
Keluhan mengenai lingkungan juga disampaikan Kepala Dusun Piasak Iwandi. Ia menyoroti aktivitas bongkar muat batu bara untuk kebutuhan PT ICA yang menurutnya menimbulkan debu dan berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar lokasi.
Debu batu bara disebut dapat mengenai tempat-tempat penampungan air milik warga. Selain itu, masyarakat mengeluhkan debu yang mengganggu pernapasan sehingga sebagian warga meminta perusahaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dampak yang mereka rasakan.
Iwandi juga menceritakan persoalan saluran air di sekitar kawasan perusahaan. Menurut dia, sebelumnya terdapat jalur yang dibuat untuk mengalihkan air dari kawasan tertentu. Ketika hujan, aliran air dari kawasan yang terdapat stok atau aktivitas pengolahan alumina tersebut dikhawatirkan mengarah ke lingkungan sekitar.
Ia mengatakan pernah membawa dan menunjukkan kondisi air yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan ke PT Sucofindo untuk mengecek tingkat tercmarnya air dan hasilnya positif, air Sungai Kapuas tercemar.
Dalam penjelasannya, persoalan ketidaklayakan air Sungai Kapuas tersebut pernah ditangani pihak ANTAM dan ICA, termasuk melalui pembuatan atau penyediaan sumber air dengan kedalaman tertentu serta pemberian kompensasi kepada masyarakat.
Iwandi juga mengingat adanya bantuan air galon ketika musim hujan. Namun, menurut dia, penyaluran tersebut tidak selalu berlangsung setiap hari sehingga warga tetap membutuhkan sumber air yang lebih permanen.
Penelusuran tim liputan kolaborasi AJI Pontianak tersebut memperlihatkan bagaimana aktivitas industri berskala besar berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat di tepian Sungai Kapuas.
Di satu sisi, terdapat fasilitas pengelolaan residu, program reklamasi, penanaman kembali, penyediaan air bersih, serta berbagai bentuk pemberdayaan. Di sisi lain, warga masih menyampaikan keluhan mengenai perubahan kondisi air, berkurangnya ikan, debu batu bara, serta keterbatasan bantuan air bersih.
Berbagai keluhan mengenai dugaan pencemaran dan dampak lingkungan tersebut merupakan keterangan warga dan hasil pantauan lapangan yang masih memerlukan verifikasi teknis dan pengujian oleh lembaga berwenang untuk memastikan kondisi lingkungan secara ilmiah.
Kontribusi Antam dan ICA
Kehadiran PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) memberi dampak ekonomi bagi Desa Pedalaman, Kabupaten Sanggau, namun masih menyisakan pekerjaan rumah dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Desa Pedalaman Sunarto mengatakan aktivitas perusahaan memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, belanja pekerja, usaha kos-kosan, warung makan, laundry, hingga berbagai aktivitas perdagangan lainnya.
"Kalau ada seribu pekerja dan masing-masing membelanjakan Rp2 juta di Sungai Tayan dan sekitarnya, berarti ada sekitar Rp2 miliar yang berputar di masyarakat. Itu baru dari belanja pekerja," kata Sunarto.
Menurut dia, dampak ekonomi tersebut terasa ketika aktivitas perusahaan berjalan normal. Sebaliknya, ketika ICA pernah mengalami penghentian operasi sementara atau *shutdown*, perputaran ekonomi di sekitar desa ikut menurun, ditandai dengan usaha kos-kosan yang sepi dan penjualan pedagang yang ikut berkurang.
Di sisi lain, Sunarto menilai kontribusi perusahaan belum sepenuhnya mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal pada level menengah dan besar. Sebagian pekerjaan dengan nilai ekonomi besar masih dikerjakan kontraktor dari luar daerah, sementara masyarakat lokal lebih banyak terserap pada pekerjaan operator atau pekerjaan dengan skala lebih kecil.
Karena itu, ia mendorong perusahaan tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pengusaha lokal agar mampu naik kelas dan mengambil bagian dalam rantai ekonomi industri pertambangan.
"Yang perlu didampingi itu pengusaha-pengusaha lokal supaya bisa tumbuh. Kalau uang besar masih berputar di korporasi besar dari luar, masyarakat lokal belum mendapatkan manfaat secara maksimal," ujarnya.
Sunarto mengakui kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial juga cukup konsisten. Program tersebut antara lain menyasar pendidikan, beasiswa, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan kelompok masyarakat, pertanian, peternakan, pengelolaan sampah, hingga usaha penyewaan perlengkapan kegiatan.
Ia menilai pendekatan pemberdayaan tersebut lebih bermanfaat dibandingkan bantuan yang bersifat sesaat karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Sejumlah kelompok, menurut dia, bahkan telah mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan, meski sebagian kelompok lainnya masih membutuhkan pendampingan.
Namun, kontribusi ekonomi dan CSR tersebut berjalan beriringan dengan perubahan besar terhadap lingkungan dan pola kehidupan masyarakat. Sunarto menyebut aktivitas tambang terbuka mengubah rona awal kawasan yang sebelumnya memiliki hutan, tanaman buah, serta sumber daya alam yang dimanfaatkan masyarakat.
"Kalau dampak terburuk menurut saya adalah lingkungan. Rona awalnya berbeda. Dulu ada bambu, pohon meranti, durian, sekarang sulit ditemukan karena kawasan sudah dibuka," katanya.
Ia mengatakan reklamasi memang dilakukan perusahaan setelah kegiatan penambangan, tetapi hasilnya tidak sepenuhnya dapat mengembalikan kondisi ekosistem seperti sebelumnya. Vegetasi yang tumbuh setelah reklamasi, menurut dia, berbeda dengan hutan alami yang sebelumnya menjadi bagian dari lingkungan masyarakat.
Persoalan lain muncul ketika hujan lebat menyebabkan material dari lahan terbuka terbawa menuju aliran sungai. Sunarto menyebut perusahaan telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, tetapi masyarakat masih merasakan perubahan kekeruhan air pada kondisi tertentu.
Untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih, perusahaan juga disebut telah menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat di sejumlah dusun. Namun, Sunarto mengatakan masyarakat di sekitar bantaran sungai masih menggunakan sungai untuk sejumlah kebutuhan sehari-hari, sementara aktivitas mencari ikan juga mengalami perubahan.
Di sisi lain, ia menilai salah satu program yang masih perlu diperkuat adalah pendampingan terhadap warga yang sebelumnya melepas lahan untuk kepentingan perusahaan. Menurut Sunarto, sebagian warga menerima uang dalam jumlah besar dari pembebasan lahan, tetapi tidak memiliki pendampingan dalam mengelola dana tersebut untuk kegiatan produktif.
"Ini yang menurut saya terlewat. Orang yang membebaskan lahan perlu didampingi supaya menjadi entrepreneur. Kalau tidak, uangnya bisa habis untuk konsumsi dan setelah itu sumber penghidupannya sudah tidak ada," katanya.
Sunarto menilai kondisi tersebut penting menjadi perhatian karena hilangnya lahan produktif tidak hanya berdampak pada ekonomi keluarga, tetapi juga dapat mengubah pola kehidupan masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan seperti berkebun, mencari hasil hutan, atau menangkap ikan perlahan bergeser setelah ruang hidup berubah.
Karena itu, kontribusi perusahaan ke depan, menurut dia, perlu diarahkan tidak hanya pada besaran dana CSR, tetapi juga pada kemampuan program tersebut membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memastikan dampak lingkungan dari aktivitas industri dapat dikendalikan.
"CSR yang baik bukan hanya bantuan, tetapi pemberdayaan yang membuat masyarakat bisa berkembang. Pada saat yang sama, dampak lingkungan juga harus ditangani dan masyarakat perlu dilibatkan," ujarnya.
Upaya Hak Jawab
Upaya memperoleh penjelasan dari perusahaan dan pemerintah terkait dugaan persoalan lingkungan di wilayah pertambangan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terus dilakukan tim liputan AJI Pontianak untuk memastikan keberimbangan pemberitaan.
Bagi jurnalis, keberimbangan merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu, tim liputan sejak akhir Mei 2026 berupaya meminta tanggapan PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk UBPB Kalbar/Tayan mengenai berbagai temuan dan persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat.
Tim menghubungi CSR and ER (External Relations) Assistant Manager PT ANTAM Tbk UBPB Kalbar/Tayan, Wydia Fermata. Komunikasi awal berjalan baik. Wydia merespons pesan yang dikirim tim dan menyampaikan rencana pertemuan tatap muka untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang akan diajukan.
Namun, setelah beberapa pekan, rencana pertemuan tersebut belum terlaksana. Tim liputan kemudian kembali mengajukan permintaan hak jawab kepada pihak perusahaan. Wydia selanjutnya meminta agar daftar pertanyaan dikirimkan untuk dipelajari dan dijawab oleh pihak perusahaan.
Daftar pertanyaan kemudian dikirimkan. Namun, setelah itu komunikasi kembali terhenti dan hingga berita ini diturunkan, tim liputan belum menerima tanggapan dari pihak ANTAM.
Upaya memperoleh penjelasan juga dilakukan kepada pemerintah daerah. Tim menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat Adi Yani untuk meminta tanggapan mengenai kondisi lingkungan di wilayah Tayan Hilir.
Adi Yani menyarankan agar konfirmasi dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, mengingat lokasi aktivitas kedua perusahaan tersebut berada di wilayah Kabupaten Sanggau.
"Kami sudah menurunkan tim untuk menindaklanjuti permasalahan pencemaran lingkungan di Tayan Hilir dan sekitarnya. Bahkan permasalahan tersebut juga sudah selesai, jadi silahkan langsung konfirmasi kepala dinas LH Sanggau," kata Adi Yani melalui pesan singkat.
Berdasarkan arahan tersebut, tim kemudian menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau Marselus Junihardi melalui WhatsApp. Pesan tersebut mendapat respons, namun Junihardi menyatakan persoalan tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
"Kami di kabupaten tidak memiliki wewenang tersebut karena hanya sebatas melakukan pengawasan. Jadi silahkan konfirmasi saja Dinas LH Provinsi," katanya singkat.
Tim kemudian menanyakan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau. Namun, pertanyaan tersebut tidak mendapat tanggapan lebih lanjut.
Dengan demikian, hingga berita ini diturunkan, tim liputan belum mendapatkan penjelasan substantif dari pihak PT ANTAM Tbk maupun pemerintah kabupaten dan provinsi mengenai hasil penanganan serta pengawasan persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat di Tayan Hilir.
Solusi Air Bersih Tayan
Tim liputan kemudian, meminta pandangan akademisi yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan dan lingkungan. Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak Tedy Dian Pradana, SKM., M.Kes., menilai persoalan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan bauksit membutuhkan solusi permanen dan tidak cukup hanya mengandalkan penampungan air hujan.
Menurut Tedy, penampungan air hujan memang dapat membantu masyarakat dalam kondisi tertentu, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ketergantungan tersebut membuat sistem itu tidak dapat menjadi solusi utama ketika masyarakat memasuki musim kemarau.
"Penampungan air tadah hujan itu solusi sementara. Itu juga tergantung cuaca. Kalau musim kemarau seperti sekarang, tidak ada manfaat terhadap kebutuhan mendesak warga terdampak," kata Tedy.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memastikan terlebih dahulu kondisi sumber air yang selama ini digunakan masyarakat melalui audit lingkungan dan pengujian laboratorium. Menurut dia, pemeriksaan tersebut penting agar penanganan persoalan tidak semata-mata didasarkan pada keluhan masyarakat, tetapi memiliki dasar ilmiah mengenai kondisi dan kualitas air di wilayah yang dipersoalkan.
"Audit lingkungan dan uji laboratorium kualitas air ini harus segera dilakukan DLHK Sanggau," ujarnya.
Tedy menjelaskan, pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan kualitas air, parameter apa saja yang mengalami perubahan, serta sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi sumber air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
Hasil pemeriksaan, kata dia, selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai. Apabila kualitas air masih memungkinkan untuk dipulihkan melalui proses pengolahan, pemerintah bersama perusahaan dapat menyiapkan sistem penyediaan air bersih yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong PT ANTAM Tbk dan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) bersama pemerintah daerah membangun instalasi penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Instalasi tersebut, menurut dia, dapat berupa sumur bor dalam yang dilengkapi sistem filtrasi ataupun jaringan pipanisasi yang mengalirkan air langsung ke permukiman warga.
"PT ANTAM dan PT ICA dengan pemerintah daerah harus segera membangun instalasi pengolahan air bersih, seperti sumur bor dalam yang dilengkapi sistem filtrasi atau pipanisasi yang langsung mengalir ke permukiman warga," katanya.
Menurut Tedy, penyediaan air bersih harus ditempatkan sebagai kebutuhan mendesak masyarakat, terutama jika hasil pemeriksaan menunjukkan sumber air yang selama ini digunakan warga tidak memenuhi persyaratan kualitas untuk kebutuhan sehari-hari.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyediaan sumber air baru tidak boleh membuat persoalan pada sumber pencemaran terabaikan. Apabila hasil pengujian nantinya menemukan adanya pencemaran yang berasal dari aktivitas industri, penanganan harus diarahkan langsung kepada sumber persoalan.
Jika pencemaran terbukti, kata Tedy, langkah penghentian dan mitigasi perlu dilakukan pada sumbernya. Sistem pengolahan limbah, termasuk tailing dan sedimentasi, juga perlu dievaluasi untuk memastikan tidak menjadi sumber persoalan lingkungan yang berkelanjutan.
"Kalau terbukti hasil analisis kualitas airnya, maka penghentian dan mitigasi pencemaran harus dilakukan di sumbernya. Pengolahan limbah, baik tailing maupun sedimentasi, perlu dievaluasi," katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar penanganan tidak berhenti pada pemberian air bersih kepada masyarakat. Bantuan air, menurut dia, hanya menyelesaikan kebutuhan warga di tingkat hilir, sementara sumber persoalan lingkungan tetap harus ditemukan dan ditangani.
Selain audit dan pengujian laboratorium, Tedy mendorong pemerintah melakukan pemetaan dampak secara spasial. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui sebaran wilayah yang terdampak sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan permukiman masyarakat.
"Pemetaan secara spasial nantinya bisa direkomendasikan untuk evaluasi dampak kegiatan perusahaan," ujarnya.
Menurut Tedy, audit lingkungan, uji laboratorium, dan pemetaan spasial nantinya dapat menjadi satu rangkaian data yang saling melengkapi dalam menentukan kebijakan penanganan.
Data tersebut dapat membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas, bentuk pemulihan yang diperlukan, serta kewajiban pihak-pihak yang harus terlibat dalam penanganan persoalan lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan mendesak masyarakat terhadap air bersih dapat berjalan beriringan dengan upaya memastikan kondisi lingkungan secara ilmiah. Warga membutuhkan sumber air yang dapat diandalkan, sementara dugaan pencemaran perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan, apabila terbukti, ditangani langsung pada sumbernya.
Pewarta: Rendra OxtoraEditor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.