Bengkayang (ANTARA) - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Bengkayang, Kalbar mencatat sebanyak 72 anak masuk dalam kategori terlantar yang berpotensi mengalami putus sekolah, dengan 13 di antaranya telah diarahkan mengikuti program Sekolah Rakyat (SR) di Singkawang.
Kabid Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos PPA Kabupaten Bengkayang Kristoforusnehus mengatakan, data anak terlantar tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan.
"Dari 72 anak terlantar ini, untuk tahun ajaran ini kami sudah mengirimkan 13 orang anak dari jenjang SD, SMP sampai SMA untuk mengikuti Sekolah Rakyat di Singkawang," ujar Kristoforus di Bengkayang, Senin.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penjaringan di lapangan, faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar anak tidak sekolah di Kabupaten Bengkayang, yakni mencapai sekitar 55 persen. Selain persoalan ekonomi, pihaknya menemukan kondisi keluarga turut memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Beberapa anak terlantar berasal dari keluarga dengan orang tua yang bekerja jauh dari rumah, mengalami permasalahan keluarga, hingga anak yang sudah tidak memiliki orang tua.
"Memang di Dinas Sosial kita hanya mempunyai data anak-anak yang terlantar. Data anak terlantar inilah yang menjadi cikal bakal anak putus sekolah," katanya.
Kristoforus menyebut, tiga kecamatan dengan jumlah anak terlantar tertinggi di Kabupaten Bengkayang yakni Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Sungai Betung dan Suti Semarang.
Menurutnya, pemerintah melalui Dinsos PPA terus mencari solusi agar anak-anak yang terkendala ekonomi tetap mendapatkan akses pendidikan. Salah satu upaya yang kini didorong adalah mengarahkan anak terlantar yang memenuhi kriteria ke program Sekolah Rakyat.
Namun, tidak semua anak dapat langsung mengikuti program tersebut karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama. Karena itu, Dinsos PPA tetap mempertimbangkan kesediaan dan kondisi masing-masing anak serta keluarganya.
"Kami di lapangan berharap anak-anak yang terlantar seperti ini bisa diarahkan ke Sekolah Rakyat. Tetapi kami tidak bisa memaksa karena sekolah rakyat ini sifatnya berasrama. Kalau anak-anak memang berniat untuk tinggal di asrama, kami tetap bantu," ujarnya.
Selain penanganan anak terlantar, Dinsos PPA juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan data sosial penerima manfaat selalu diperbarui. Perubahan data, termasuk desil kesejahteraan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dapat dilaporkan melalui pemerintah desa.
Ia juga mengimbau keluarga yang memiliki anak dan mengalami kesulitan ekonomi untuk memanfaatkan program pendidikan yang disediakan pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat pada penerimaan tahun berikutnya.
"Kalau ada sanak keluarga yang memang kesulitan menyekolahkan anak karena faktor ekonomi, kami berharap tahun depan bisa mendaftarkan anak-anaknya yang memang betul-betul mengalami kesulitan ekonomi," katanya.
Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per tanggal 3 September 2026, tercatat sebanyak 7.198 anak di Kabupaten Bengkayang berstatus putus sekolah dan tidak sekolah, yang tersebar di 17 kecamatan.
Bupati mengakui bahwa persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) masih menjadi tantangan bersama.
"Dari jumlah tersebut, baru 3.656 anak atau sekitar 51 persen data yang telah dipastikan kebenarannya. Sementara 3.550 anak atau sekitar 49 persen lainnya masih memerlukan proses verifikasi dan validasi lebih lanjut di lapangan," ujar Bupati.
Beberapa kecamatan seperti Monterado, Seluas, dan Sungai Raya Kepulauan tercatat memiliki jumlah anak tidak sekolah yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain. Kondisi ini menjadi perhatian khusus agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Bupati menekankan bahwa penanganan ATS tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama yang erat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, serta seluruh unsur masyarakat.
Pewarta: NarwatiEditor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.