Pontianak (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Barat (Kalbar) mengajak wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi administratif perpajakan hingga 100 persen dalam rangka memenuhi kewajiban dan meningkatkan kepatuhan. 

“Pemerintah memahami kondisi perekonomian saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi global. Oleh karena itu, melalui kebijakan Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) ini, pemerintah tidak berniat mencari penerimaan negara dari sanksi, melainkan memberikan ruang yang adil bagi wajib pajak untuk membenahi kewajiban perpajakannya,” kata Kepala Kanwil DJP Kalbar Dudi Efendi Karnawidjaya di Pontianak, Rabu.

Dudi menyampaikan hal tersebut telah disosialisasi terkait ketentuan PSA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 239 Tahun 2026 di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar.

Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya PMK Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 beserta petunjuk pelaksanaannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 239 Tahun 2026.

Salah satu perubahan penting dalam ketentuan tersebut adalah mekanisme pembayaran utang pajak. Pembayaran yang dilakukan wajib pajak kini diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak, tidak lagi dibagi secara proporsional dengan sanksi administratif sebagaimana ketentuan sebelumnya.

"Dengan mekanisme tersebut, wajib pajak memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokok pajaknya terlebih dahulu. Setelah pokok utang terlunasi, wajib pajak dapat mengajukan fasilitas pengurangan sanksi administratif sesuai persyaratan yang berlaku," kata dia.

Fasilitas tersebut mencakup berbagai jenis sanksi, antara lain keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan maupun SPT Masa, pembetulan SPT atas kemauan sendiri, keterlambatan penyetoran pajak, serta keterlambatan penerbitan faktur pajak.

Selain itu, fasilitas juga mencakup sanksi keterlambatan pembayaran angsuran PPh Pasal 25, sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Surat Ketetapan Pajak maupun Surat Tagihan Pajak, serta sanksi hasil pemeriksaan terkait harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Namun, Dudi menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban wajib pajak untuk melunasi pokok utang pajaknya.

Pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif tetap diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sanksi administratif yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak termasuk dalam fasilitas tersebut.

“Kami juga menegaskan komitmen integritas bahwa seluruh uang pajak 100 persen masuk langsung ke kas negara melalui bank persepsi. Lebih dari 90 persen penerimaan negara bergantung pada kesadaran dan pembayaran sukarela masyarakat,” kata Dudi.



Pewarta: Dedi
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026