Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar tidak ada lagi moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru karena akan berakibat pada ketidakmerataan guru.

"Persoalan guru yang ada saat ini karena adanya moratorium guru. Padahal setiap tahun, jumlah guru yang pensiun di atas 40.000 guru," ujar Mendikbud dalam diskusi mengenai kebijakan zonasi yang diselenggarakan Kemendikbud dan Media Indonesia di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa untuk membuat perencanaan kebutuhan guru sebenarnya cukup mudah. Pihaknya bahkan bisa membuat perencanaan kebutuhan hingga 10 tahun ke depan. Akan tetapi ketika ada moratorium akibatnya guru yang pensiun tidak diganti.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar tidak ada lagi moratorium guru, karena akan berdampak pada banyak hal.

"Akhirnya kepala sekolah angkat guru honorer dan ini bisa menjadi masalah baru lagi," kata dia.

Dibanding mengangkat guru honorer, Mendikbud menyarankan agar lebih baik memperpanjang masa pengabdian guru yang mau pensiun. Para guru yang mau pensiun dikontrak tiga hingga lima tahun ke depan.

Jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai 780.000-an guru. Padahal tahun sebelumnya jumlahnya 734.000 guru honorer.

"Saya minta jangan lagi direkrut guru honorer di sekolah," kata Muhadjir Effendy.

Dia juga menambahkan persoalan tidak meratanya jumlah dan kualitas guru, salah satunya akan diselesaikan melalui sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, jumlah guru di masing-masing zonasi terdata mana yang lebih dan mana yang kurang. Kemudian akan dilakukan rotasi guru agar distribusi dan kualitas guru merata.

Baca juga: PGRI minta moratorium pengangkatan guru dicabut
Baca juga: Menpan: moratorium CPNS tidak berlaku untuk guru-medis
 Baca juga: Bupati Malang berharap moratorium guru PNS dicabut

 

Pewarta: Indriani
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019