Kemenkopolhukam temukan sejumlah masalah pemulihan pascabencana Palu

Kemenkopolhukam temukan sejumlah masalah pemulihan pascabencana Palu

Ketua tim penghubung Kementerian koorsinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Kolonel Inf S Sulaeman (kiri) di dampingi Kepala BPBD Kota Palu Presly Tampubolon saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi pwmulihan pascabencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamia (12/9/2019). ANTARA/Moh Ridwan

Palu (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan menyebut menemukan sejumlah permasalahan penanganan pemulihan pascabencana Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Ketua tim Penghubung Kemenkopolhukam Kolonel Inf S Sulaeman saat rapat koordinasi dan evaluasi di kantor Wali Kota Palu, Kamis mengatakan dari hasil pengecekan lapangan dilakukan pihaknya banyak ditemukan yang tidak sesuai perencanaan khususnya penyiapan lahan relokasi dan pembangunan hunian tetap.

"Kalau permasalahannya bisa di selesaikan oleh pemerintah daerah, ya kita selesaikan. Sebaliknya jika permasalahan itu tidak mendapat titik temu maka kami bawa kepusat sebagai bahan evaliasi kami, " ujar Sulaeman.
Baca juga: Pemerintah kota ajak para pihak bangun Palu setelah bencana

Menurut dia, permasalahan pemulihan pascabencana di Kota Palu cukup banyak, lokasi relokasi Tondo misalnya ditemukan pembangunan hunian tetap tidak berkesesuaian dengan ketetapan tipe hunian yang sudah di atur pemerintah setempat.

Dia menilai, ketidak sesuaian tipe hunian akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat yang seharusnya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target akan menghambat proses penyelesaian konstruksi.

"Di lokasi relokasi Kelurahan Duyu ada warga mengklaim lahan itu seluas delapan hektare sebagai milik pribadi, belum lagi di lokasi tersebut telah berdiri bangunan hunian sementara milik Malaysia, " ungkapnya.

Olehnya, melalui rapat koordinasi dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah menyikapi persoalan-persoalan tersebut yang harus segera di selesaikan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon mengatakan, penanganan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, tsumani dan likuefaksi oleh pemerintah setempat sudah melaksanakan tahap-tahap lanjutan.
Baca juga: Qatar-Pemkot Palu bahas bantuan pemulihan pendidikan pascabencana

Dalam laporannya, hunian sementara (huntara) yang sudah terisi oleh pengungsi sebanyak 5.732 bilik baik yang disediakan NGO maupun pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Masih ada sekitar 300 huntara belum di huni pengungsi sebagian masih ada tinggal di tenda-tenda darurat. ini juga menjadi kendala bagi kami, masyarakat beralasan jika mereka dipindahkan jauh dari tempat aktivitas mereka, meski begitu kami tetap berupaya, " kata Presly menuturkan.

Upaya relokasi oleh pemerintah setempat, saat ini sekitar 1.856 warga korban bencana menyatakan siap direlokasi ke hunian tetap di kelurahan Tondo berdasarkan hasil verifikasi sementara tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut bisa bertambah.

Rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pascabencana di pimpin ketua tim penghubung Kemenkopolhukam yang ditugaskan di dampingi Kepala BPBD Kota Palu dan dihadiri Badan Pertanahan Nasional dan ATR serta instansi terkait lainnya di lingkup Pemkot Palu.
Baca juga: Palu miliki dua kampung wisata pascabencana gempa
Pewarta : Muhammad Arshandi/Moh Ridwan
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019