Pemindahan ibu kota jadi percepatan pemulihan kerusakan lingkungan

Pemindahan ibu kota jadi percepatan pemulihan kerusakan lingkungan

Plt. Irjen KLHK Laksmi Wijayanti memberi penjelasan usai Media Briefing "Penyelenggaraan KLHS Pemindahan Ibu Kota Negara" di KLHK, Jakarta, Senin (16/9). (Antara/Katriana)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa momentum pemindahan ibu kota akan mereka jadikan sebagai upaya percepatan memulihkan kerusakan lingkungan dan penataan kembali lingkungan hidup.

"Banyak pendapat bahwa (pemindahan ibu kota) ini berpotensi mengganggu habitat flora dan fauna yang penting," kata Plt. Irjen KLHK Laksmi Wijayanti dalam Media Briefing "Penyelenggaraan KLHS Pemindahan Ibu Kota Negara" di KLHK, Jakarta, Senin.

Namun, KLHK dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa mereka memahami kekhawatiran masyarakat.

Mereka juga memahami pentingnya peran Kalimantan Timur dalam upaya konservasi.

Ia memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan mengganggu habitat flora dan fauna yang penting di sana, tetapi justru akan mempercepat proses pemulihan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

Ia mengetahui sebagian wilayah di situ adalah habitat bekantan, orangutan dan perairannya mulai dari Delta Mahakam dan Teluk Balikpapan menjadi ruang gerak dan ruang hidup pesut, lumba-lumba irawadi, dan sebagainya.

"Itu kami paham betul. Dan itu justru yang akan jadi starting point kami. Jadi jangan khawatir soal itu," kata dia lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Laksmi juga menyoroti kekhawatiran masyarakat mengenai kerusakan akibat lubang tambang.

"Jadi sebetulnya penanaman lubang tambang ini juga sebetulnya mendapat satu penanganan khusus dari KLHK," tuturnya.

Dalam momentum pemindahan ibu kota, kata dia, KLHK akan terus menerapkan skema penanganan khusus tersebut secara menyeluruh mulai dari peningkatan penataan dan pemulihan lahan yang rusak.

"Di wilayah kajian kami bahkan akan kami mulai inventarisir lagi secara lebih cermat berapa jumlah lubang tambang yang perlu dipulihkan. Dalam hal ini ada dua skema, baik dari ketaatan pemegang izin maupun di lubang tambang yang sudah lama ditinggalkan," tuturnya.

Baca juga: DPR RI bentuk pansus kajian pemindahan ibu kota
Baca juga: Bappenas utamakan swasta dalam negeri biayai pembangunan ibu kota
Baca juga: GGGI: Indonesia punya 'safeguards' lingkungan bagus pindahkan ibu kota
Pewarta : Katriana
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019