Mudah-mudahan tidak ada lagi, kami sudah melakukan yang terbaik dan banyak hal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN berharap kasus PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI jadi kasus korupsi terakhir yang menimpa badan usaha milik negara (BUMN).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media (PISM) Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno ditemui di Kemenko Maritim Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya terbaik.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi, kami sudah melakukan yang terbaik dan banyak hal. Tapi kalau oknum kita tidak bisa. Mudah-mudahan ini yang terakhir," katanya.

Baca juga: Kementerian BUMN copot Dirut Perum Perindo tersangka suap impor ikan

Fajar Harry menjelaskan Kementerian BUMN telah melakukan upaya pengawasan optimal mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS) hingga keterlibatan inspektorat kementerian.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) juga terus berupaya diterapkan. Termasuk kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengawasan eksternal.

Ke depan, Fajar Harry berharap tidak ada lagi kasus serupa yang melibatkan BUMN.

"Mencegahnya seperti apa, banyak yang sudah dilakukan, dari GCG, kemudian tata cara melakukan business conduct juga sudah kita lakukan, komisaris juga kita harapkan lebih baik lagi," pungkasnya.

Banyaknya direksi BUMN yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Menteri BUMN Rini Soemarno menjabat pada 2014 lalu menjadi sorotan.

Sebelumnya diberitakan dalam beberapa minggu terakhir dua direksi BUMN ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka yaitu Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda terkait suap impor ikan dan Direktur Utama PT INTI Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar BUMN yang melibatkan PT Angkasa Pura II.

Baca juga: Kementerian BUMN hormati proses hukum terhadap Perum Perindo
Baca juga: Deputi BUMN: Tidak ada toleransi bagi dirut PTPN III terkena OTT KPK


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019