Tito: Pemerintah jaga keseimbangan ekonomi dan kesehatan saat pandemi

Tito: Pemerintah jaga keseimbangan ekonomi dan kesehatan saat pandemi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (dalam layar) saat memberikan pengarahan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). (ANTARA/Pool-Aziz Ramadani)

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan keberlangsungan sektor perekonomian dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus corona atau COVID-19.

Menurut Tito, di tengah pandemi COVID-19 seluruh dunia menghadapi situasi serupa yakni berupaya menyelamatkan sektor perekonomian dan menjaga kesehatan masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing.

"Semua berjuang untuk menyelamatkan keduanya, harus ada keseimbangan. Semua mencari rumusan masing-masing, tidak ada rumusan pasti," kata Tito di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat.

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah serius tangani COVID-19

Mendagri mengatakan, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi efek domino pada sektor perekonomian adalah dengan disalurkannya bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Indonesia.

"Dengan adanya bansos tersebut diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Sementara untuk sektor kesehatan, pemerintah meningkatkan pelayanan serta berupaya menekan penyebaran virus corona," katanya.

Tito menjelaskan, di Indonesia, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap kepala daerah diharapkan melakukan inovasi untuk menyelamatkan sektor perekonomian, dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terpapar virus corona.

Menurut dia, dua sektor tersebut, jika tidak diseimbangkan bisa menimbulkan masalah yang cukup besar. Jika pemerintah hanya fokus pada penanganan COVID-19 tanpa menjaga perekonomian, maka pelayanan kesehatan juga bisa terdampak cukup besar.

Baca juga: Mendagri minta pemda siapkan aturan kepatuhan protokol kesehatan

"Keduanya harus diselamatkan. Jika perekonomian tertekan, kemampuan penanganan kesehatan publik akan melemah. Sebaliknya, jika hanya fokus pada ekonomi, korban akan berjatuhan, dan krisis kemanusiaan terjadi," ujarnya.

Ia menambahkan, di Indonesia tidak bisa menerapkan "lockdown" seperti negara-negara lain pada saat menangani penyebaran COVID-19. Hal tersebut disebabkan kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan negara lain, termasuk mobilitas masyarakat cukup tinggi.

"Di Pulau Jawa saja ada 150 juta penduduk. Hampir tidak ada batas alam antardaerah, dan untuk melakukan karantina wilayah sulit," kata Tito.

Ia menjelaskan, proteksi yang paling efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak ada kerumunan sosial yang memiliki risiko tinggi menyebarkan virus corona.

Baca juga: Kemendagri minta Kepala Daerah awasi sekolah tatap muka

Namun, menurut Tito, untuk menerapkan empat protokol kesehatan yang cukup sederhana tersebut tidaklah mudah. Banyak di antara masyarakat Indonesia yang masih belum paham terkait pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini.

"Dengan kondisi tersebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bersinergi untuk terus melakukan edukasi guna mengubah perilaku masyarakat agar bisa menjalankan protokol kesehatan secara ketat, khususnya pada saat beraktivitas di luar rumah," katanya.

Pewarta : Vicki Febrianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020