Tak ada nama petahana di Pilkada kali ini, sebab Bupati Fathul Huda sudah dua periode memimpin, sedangkan Wakil Bupati Noor Nahar Hussein yang sudah satu dasawarsa menjadi orang nomor dua juga tak ada tanda-tanda "nyalon" berebut kursi nomor satu.
Lantas siapa orang-orang baru rasa lama yang akan bertarung di Tuban?
Pertama, nama Bupati Tuban periode 2001-2011, Haeny Relawati Rini Widyastuti, kembali muncul di bursa Pilkada Tuban.
Namun, bukannya politikus perempuan senior Golkar tersebut akan turun lagi, melainkan nama sang anak, Aditya Halindra Faridzki yang bersiap meniru jejak sang ibu.
Langkahnya berjalan mulus setelah politikus muda yang akrab disapa Lindra dan sekarang menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Tuban tersebut mendapat rekomendasi dua partai politik.
Berpasangan dengan Riyadi, keduanya diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat dengan modal 14 kursi di DPRD Kabupaten Tuban.
Baca juga: PKB Jatim siapkan kader sebagai calon Bupati Tuban
Baca juga: Menakar peluang "head to head" di Pilkada Jember
Rinciannya, Golkar memiliki sembilan kursi, sedangkan Demokat mengantongi lima kursi sehingga berbekal 14 kursi sudah cukup untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban.
Kedua, orang lama lainnya adalah Bupati Fathul Huda setelah Fredy Ardlian Syah, yang juga anaknya siap-siap diterjunkan ke gelanggang pesta demokrasi.
Meski belum 100 persen maju karena rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum keluar, namun nama Gus Fredy (sapaan akrabnya) disebut-sebut.
Sampai kini masih ada tiga kandidat yang digadang-gadang mendapat kepercayaan dari PKB, yaitu Fredy Ardlian Syah, Mirza Ali Manshur dan Khozanah Hidayati.
Awal pekan ini, Gus Fredy mengeluarkan statemen terkait dirinya yang muncul di bursa pencalonan diusung PKB.
Melalui pernyataan tertulis yang beredar luas di media sosial, sebagai kader NU ia mengaku siap jika dipercaya partai untuk maju dan bertarung di pesta demokrasi mendatang.
"Maka dengan ini kami atas nama Fredy Ardlian Syah menyatakan untuk mempersilakan dan siap mendukung kepada Khozanah Hidayati atau Mirza Ali Manshur untuk maju sebagai Calon Bupati Tuban yang diusung oleh PKB, jika benar-benar siap dan sanggup untuk memenangkan Pilkada Tuban dan menjaga persatuan dan kesatuan seluruh kader PKB dan NU di Kabupaten Tuban".
"Namun dalam kondisi tertentu, jika kedua nama tersebut tidak siap, maka saya Fredy Ardlian Syah selaku kader NU, siap lahir batin untuk maju dan memenangkan Pilkada Tuban."
Seperti itu tulisan Gus Fredy pada statemen yang sudah beredar luas di media dan masyarakat setempat.
Baca juga: Melihat peluang dalam pertarungan Pilkada 2020 di Gresik
Baca juga: Melihat peta pertarungan Pilkada 2020 Banyuwangi
Ketua DPC PKB Kabupaten Noor Nahar Hussein telah menyatakan bahwa ada usulan enam kader-nya ke DPP untuk ditetapkan menjadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.
"Ada enam kader internal PKB yang diusulkan ke DPP. Tiga diusulkan sebagai calon bupati dan tiga lainnya sebagai wakil," ujarnya.
Pihaknya memprediksi surat rekomendasi akan turun "injury time" atau beberapa hari sebelum dibuka masa pendaftaran.
"Kewenangan DPC PKB hanya mengusulkan, sedangkan yang menentukan ada di DPP. Sebelum 3 September 2020 diumumkan," ucapnya.
PKB tidak kesulitan di Pilkada kali ini, sebab modal 16 kursi yang dimilikinya sudah cukup mengantarkan pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.
Sebagai syarat pendaftaran, pasangan calon harus mengantongi minimal 10 kursi di DPRD Kabupaten Tuban.
Kandidat ketiga adalah pasangan Setiajit dan Rm. Armaya Mangkunegara (Setia-Negara).
Keduanya bahkan sudah menerima rekomendasi dari partai politik pengusung, yakni koalisi PDI Perjuangan (lima kursi), PAN (tiga kursi), PPP (dua kursi) serta Hanura dan PBB (masing-masing satu kursi).
Nama Setiajit bukan orang baru di Kabupaten Tuban, sebab selain putra daerah, juga pernah ikut di kontestasi di sana pada Pilkada tahun 2011.
Saat itu, pasangan Setiajit-Bambang Suharyanto (Sehat) kalah melawan pasangan Fathul Huda-Noor Hussein.
Hal ini berarti menunjukkan bahwa Setiajit masih sangat ingin maju dan membuktikan bahwa ia layak memimpin "Bumi Ronggolawe" selama periode lima tahun ke depan.
Pensiun dini
Setiajit adalah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja Pemprov Jatim yang sudah 34 tahun ini mengabdi.
Masa purna-nya masih berakhir 2021, namun karena memilih jalan bertarung di Pilkada Tuban maka pada 2020 sudah harus merelakan jabatannya lepas.
Setiajit dikenal birokrat senior yang posisinya juga sangat strategis untuk membantu pemerintahan di Jatim berjalan baik.
Saat ini posisinya adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan sebelumnya tercatat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Baca juga: Di Jatim juga kental politik kekerabatan pada pilkada
Baca juga: KPU Jatim: Pilkada di tengah pandemi COVID-19 perlu inovasi baru
Pengalamannya di birokrasi tak hanya sampai di situ, sebab Gubernur Jatim Soekarwo saat memimpin dulu pernah mempercayakan dua kabupaten dipimpin Setiajit.
Kendati "hanya" Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bojonegoro dan Penjabat (Pj) Bupati Jombang, namun ia terbilang sukses memimpin transisi di kedua daerah tersebut hingga kepala daerah definitif dilantik.
Setiajit bahkan telah mengirim surat pengunduran dirinya sebagai ASN ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa karena sesuai aturan berlaku dan fokus mengikuti kontestasi Pilkada.
"Sudah saya kirim ke Ibu Gubernur. Mohon doa restunya saya ikut berpartisipasi di Pilkada Tuban," tuturnya.
Di sisa waktu sebagai ASN sebelum masa penetapan pasangan calon, ia juga berkomitmen tetap konsentrasi mengabdi sebagai pegawai negeri dan memastikan tak mengganggu kinerja sehari-hari.
Beberapa waktu lalu, Setiajit juga pernah menyampaikan jika mendapat amanah dipercaya memimpin Tuban lima, sejumlah konsep pembangunan telah disiapkan, termasuk program mengejar ketertinggalan dengan kabupaten/kota lain.
Salah satunya yakni membangun investasi dengan mendongkrak penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
Dengan banyaknya investasi masuk ke Tuban, ia yakin angka pengurangan dan kemiskinan bisa diminimalisasi, termasuk mengembangkan kawasan industri di pesisir pantai utara hingga dibangun-nya pelabuhan besar.
Dinamika politik di "Bumi Wali"
Menjelang dibukanya pendaftaran pasangan calon bupati resmi dibuka pada 4-6 September 2020, berbagai dinamika muncul di "Bumi Wali", julukan Kabupaten Tuban.
Sekadar informasi, di DPRD Tuban, komposisi kursinya adalah PKB 16 kursi, Golkar sembilan kursi, lalu PDI Perjuangan, Demokrat dan Gerindra masing-masing lima kursi.
Kemudian, Nasdem dan PPP sama-sama dua kursi, PAN tiga kursi, serta Hanura, PKS, dan PBB masing-masing meraih satu kursi.
Semula diprediksi muncul empat pasangan calon, namun semakin mendekati masa pendaftaran, hanya muncul tiga pasangan kandidat.
Pasangan kandidat pertama adalah Aditya Halindra Faridzki-Riyadi, yang diusung Golkar dan Demokrat dengan total 14 kursi.
Berikutnya Setiajit berpasangan dengan Armaya yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Hanura, PBB dan PAN dengan total dukungan 12 kursi.
Baca juga: Pilkada Ngawi berpeluang lawan kotak kosong
Baca juga: Lawan kotak kosong di Pilkada Kabupaten Kediri
Sedangkan, PKB yang berkuasa dan bermodal 16 kursi masih belum memutuskan nama pasangan karena sedang diproses DPP.
Dinamika politik sempat terjadi setelah pasangan Eko Wahyudi-Agus Maimun, yang sebelumnya telah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra, Partai NasDem dan PAN urung terealisasi.
Ini setelah PAN mengalihkan dukungan ke pasangan Setiajit dan Armaya, meski Agus Maimun adalah kader tulen dan pernah tercatat sebagai bendahara DPW PAN Jatim.
Dengan hilangnya dukungan PAN, syarat pencalonan suara dukungan 20 persen dari total kursi di DPRD menjadi berkurang dan tak memenuhi syarat.
Plt Ketua DPW PAN Jatim Achmad Rubaie menyatakan surat rekomendasi untuk pasangan Setiajit-Armaya sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi. "Rekom diberikan DPP PAN ke Pak Setiajit, itu sudah selesai," ucapnya menegaskan.
Pihaknya juga sudah menerima salinan surat rekomendasi untuk Setiajit itu dari DPP PAN.
Terkait nama Agus Maimun yang sebelumnya mendapat rekomendasi, Rubaie menegaskan kembali bahwa apapun yang diputuskan DPP PAN harus dipatuhi dan akan dilakukan pendekatan secara internal untuk menyelesaikannya.
"Yang penting sekarang bahwa rekom itu atas nama Setiajit, selanjutnya akan kami selesaikan internal," kata mantan anggota DPR RI tersebut.
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
