47 persen publik nilai hubungan Indonesia-China tak terkait komunisme

Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 47 persen publik menganggap kerja sama Indonesia dan China adalah murni bisnis yang saling menguntungkan, tidak ada kaitan dengan komunisme atau PKI.

 

Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas saat mempresentasikan hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI" secara daring, di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Survei SMRC sebut 14 persen setuju terjadi kebangkitan PKI

 

Survei Nasional tersebut dilakukan pada 23-26 September 2020 dengan melibatkan 1203 responden yang diwawancara per telepon yang terpilih secara random. Margin of error diperkirakan +/-2,9 persen.

 

Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa kampanye negatif untuk membangun citra bahwa peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan China adalah sesuatu yang berdampak buruk karena akan menghidupkan kembali komunisme tidaklah efektif.

 

Persentase warga yang setuju dengan pendapat kerja sama Indonesia dan Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI di Indonesia hanyalah 26 persen.

 

Namun demikian, Abbas menyatakan angka ini tidak bisa dianggap remeh.

 

"Kita harus ingat bahwa menurut survei ini sebenarnya warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI hanya 14 persen. Dan yang percaya kebangkitan PKI sudah menjadi ancaman lebih kecil lagi," katanya

 

Jadi, kalau ada 26 persen warga yang menganggap kerja sama dengan China dapat membangkitkan kembali paham komunisme, itu menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut sebenarnya masih hidup dan sangat mungkin dieksploitasi.

Baca juga: Ratusan pemuda dan pelajar gelar aksi tolak paham PKI di Jakarta Utara

 

Pandangan yang setuju dengan pendapat kerja sama Indonesia dan Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI berbeda bila dilihat dari kelompok demografis.

 

Persentase pria yang setuju dengan pendapat tersebut sekitar 29 persen, sementara 24 persen perempuan setuju. Adapun warga kota yang setuju dengan pendapat tersebut 26 persen, sementara di desa 27 persen.

 

Yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak pada warga yang tinggal di Bali + Nusa Tenggara (53 persen), Jawa Barat (39 persen), dan Kalimantan (38 persen). Di daerah lain, persentasenya di bawah 30 persen.

 

Dari sisi agama, dari responden yang beragama Islam yang setuju dengan pendapat tersebut hanya 26 persen, sementara yang beragama lainnya 33 persen.

 

Dilihat dari faktor suku, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak pada yang berdarah Minang (55 persen) dan Sunda (37 persen).

Baca juga: Masyarakat perlu apresiasi rekonstruksi G-30S/PKI

 

Dari sisi usia, kelompok berumur 21 ke bawah paling tinggi yang percaya dengan pendapat tersebut (37 persen). Kelompok umur lainnya di bawah 26 persen. Dari sisi pendidikan, yang berpendidikan SLTA paling tinggi yang setuju dengan pendapat tersebut, sebanyak 29 persen Kelompok pendidikan lainnya di bawah 26 persen.

 

Dari sisi pendapatan, kelompok berpendapatan Rp 1-2 juta dan Rp 2-4 juta lebih banyak yang setuju dengan pendapat tersebut, yakni 31 persen Kelompok berpendapatan selain itu, persentasenya jauh lebih kecil, di bawah 23 persen.

 

Abbas juga melihat tingkat kesetujuan dengan pendapat kerja sama Indonesia dan China dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI ini berhubungan dengan pembelahan masyarakat terkait Pemilihan Presiden 2019.

 

"Yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak di kalangan pendukung Prabowo dibandingkan di kalangan pendukung Jokowi," katanya.

 

Survei SMRC menunjukkan, 40 persen pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 setuju dengan pendapat tersebut, sementara hanya 21 persen pemilih Jokowi yang setuju.

 

Dari sisi pilihan partai politik, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak ditemukan pada pemilih PKS (54 persen), pemilih NasDem (53 persen), dan pemilih Gerindra (41 persen).