Menurutnya, jika seluruh penyelenggara pemilu menjadikan integritas sebagai gaya hidup, maka pelaksanaan pilkada mendatang akan berjalan dengan baik dan menghasilkan kepala daerah juga berintegritas.
"Jadikan integritas itu sebagai gaya hidup. Gaya hidup jujur, gaya hidup profesional, dan gaya hidup tidak memihak kepada salah satu calon, saya kira itu saja sudah cukup," kata dia di Bengkulu, Selasa.
Baca juga: DKPP periksa lima komisioner KPU Provinsi Bengkulu terkait Agusrin
Baca juga: DKPP minta penyelenggara pilkada hindari warung kopi
Alfitra menambahkan selagi para penyelenggara pemilu itu bekerja secara jujur, profesional, dan tidak berpihak kepada salah satu calon dalam pilkada, maka tidak perlu khawatir jika dilaporkan ke DKPP.
Anggota DKPP itu menyatakan, dari seluruh laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu ke DKPP selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 lalu hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, hanya 48 persen saja yang terbukti melanggar etik.
Sedangkan sisanya yakni sebanyak 58 persen dilakukan rehabilitasi nama karena tidak terbukti melakukan pelanggaran.
"Agar Pilkada tahun 2020 ini pelanggar etiknya berkurang. Jangan ada money politic lagi, jangan ada pelanggaran netralitas ASN lagi, jangan ada lagi bantuan sosial COVID-19 yang mengarah pada pemenangan salah satu calon," ucapnya.
Alfitra memastikan seluruh laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu selama perhelatan pilkada ditargetkan selesai sebelum 9 Desember mendatang.
Termasuk pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan lima komisioner KPU Provinsi Bengkulu atas laporan Agusrin M Najamudin.
Baca juga: 13 penyelenggara pemilu terbukti langgar kode etik
Baca juga: DKPP: Perkara kode etik tidak kenal kedaluwarsa
Pewarta: Carminanda
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
