Isu pelindungan anak juga semakin menjadi arus utama di masyarakat dan penyelenggara negara
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan perlu ditumbuhkan budaya ramah anak di masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak dan melindungi mereka.

"Literasi pelindungan anak perlu terus ditumbuhkan melalui berbagai metode sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan lain-lain," kata dia dalam acara bincang-bincang rangkaian Peringatan 30 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak yang diliput secara virtual dari Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan inovasi model-model program berbasis institusi, seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, masjid ramah anak, pesantren ramah anak, dan desa ramah anak juga perlu diperbanyak.

Selain itu, diperlukan inovasi model-model program berbasis masyarakat seperti mengintegrasikan upaya pelindungan anak ke dalam berbagai kegiatan, misalnya arisan, kegiatan adat, dan aktivitas sosial.

Susanto menilai upaya pelindungan anak di Indonesia sudah menunjukkan beberapa kemajuan. Hal itu terlihat dari beberapa aspek, misalnya peraturan terkait dengan pelindungan anak yang semakin baik secara kualitas maupun kuantitas.

"Isu pelindungan anak juga semakin menjadi arus utama di masyarakat dan penyelenggara negara," tuturnya.

Baca juga: KPPPA: Hak anak adalah hak asasi manusia

Model-model program ramah anak dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga semakin masif dan diikuti oleh berbagai institusi.

Selain itu, aspek kelembagaan pelindungan anak dan popularitas lembaga layanan pelindungan anak juga menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.

Di sisi lain, Susanto mengatakan pelindungan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus masih menjadi titik lemah karena seringkali kasuistik dan kurang menyentuh hal-hal yang substansial.

Pelindungan khusus anak masih terjebak pada isu parsial dan melupakan hal yang fundamental, penyelesaian secara instan lebih dominan tanpa penyelesaian jangka panjang.

Baca juga: KPAI: Banyak sekolah tidak berani terapkan kurikulum darurat
Baca juga: KPAI: Sekolah perlu dukungan pemda untuk menyelenggarakan PTM

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020