Menanti terpilihnya pasangan calon bupati di pilkada Papua

Menanti terpilihnya pasangan calon bupati di pilkada Papua

Sejumlah pendukung dan simpatisan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo berkumpul untuk menyaksikan proses pendaftaran calonnya menjadi kontestan di Pilkada serentak 2020 di KPU Asmat, Papua, Minggu (6/9/2020). ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding/wpa/hp.

Jayapura (ANTARA) - Perhelatan demokrasi pemilihan kepala daerah serentak digelar 11 kabupaten di Provinsi Papua akan berlangsung 9 Desember 2020 tinggal menghitung hari dan warga menanti terpilihnya pasangan bupati dan wakil bupati yang mampu mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera untuk masyarakat lokal setempat.

KPUD Provinsi Papua telah menetapkan ada 35 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung memperebutkan suara pemilih pada pilkada serentak 9 Desember.

Dari 35 pasangan calon bupati dan wakil bupati hingga saat ini masih melaksanakan kampanye menyampaikan visi misi dan program kerja sesuai dengan jadwal resmi KPU sejak 26 September sampai 5 Desember dalam upaya menyakinkan pemilih dalam menjatuhkan pilihanya.

Baca juga: Panglima TNI tegaskan perbedaan politik jangan pudarkan persatuan

Selanjutnya, akan ada masa tenang pada 6-8 Desember dan waktu pencoblosan pada pilkada serentak 9 Desember.

Dari puluhan pasangan calon bupati dan wakil bupati di 11 kabupaten di Provinsi Papua yang akan bertarung memperebutkan pilihan hati masyarakat pada 9 Desember berasal dari kalangan politisi, birokrat, pengusaha, pensiunan, perempuan, aktivis kemasyarakatan, mantan pejabat daerah, tokoh agama hingga aktivis organisasi perempuan.

Secara rinci untuk Kabupaten Keerom ada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati di antaranya Yusuf Wally-Hadi Susilo, Piter Gusbager-Wahfir Kosasih,  dan petahana Muh Markum-Mavensius Musui.

Untuk Kabupaten Supiori pasangan calon yang bertarung memperebutkan kursi Supiori satu terdapat pasangan calon Ronny Mamoribo-Albert Rumbekwan, Obeth Rumabar-Daud Marisan, Ruth Rumkabu-Piet Pariaribo, Jacobus Kawer-Salomo Rumbekwan, Yan Imbab-Nichodemus Ronsumbre.

Baca juga: Bawaslu berharap tidak ada PSU pada Pilkada Papua Barat

Kabupaten Waropen Olen Daimboa-Yeheskial Imbiri, Yusak Wonateray-Muhamad Imran, petahana Yermias Bisay-Lamek Maniagasi
Hendrik Wonateray-Korinus Reri.

Sementara untuk Kabupaten Nabire, pasangan calon bupati dan wakil bupati Mesak Magai-Ismail Djamaludin, Yufinia Mote-Muhammad Darwis,FX Mote-Tabroni Bin M Cahya.

Kabupaten Asmat calon bupati petahana pasangan calon Elisa Kambu-Thomas Safanpo dan paslon Yulianus Aituru-Bonefasius Fakyu.

Sementara untuk Kabupaten Boven Digoel pasangan Martinus Wagi-Isak Bangri, Yusak Yeluwo-Jacobua Waremba, Lukas Ikwaron-Lexi Wagju, Chaerul Anwar-Natalius Kaket.

Kabupaten Merauke pasangan calon bupati Romanus Mbaraka-Riduwan, Herbertus Silubun-Bambang S Sudji, Hendrikus Mahuse-Edy Santoso, Herman Anitu Basik-Sularso.

Baca juga: KPU Papua: Surat suara untuk Boven Digul belum dicetak

Untuk pasangan calon Kabupaten Yahukimo terdapat dua pasangan di antaranya Didimus Yahuli-Esau Miran dan calon petahana Abock Busup-Yulianus Heluka.

Sementara untuk Kabupaten Mamberamo Raya pasangan calon bupati Jhon Tabo-Evert Mudumi,Kristian Wanimbo-Yonas Tasti,Robby Rumansara-Lukas Punny serta calon petahana Dorinus Dasinapa-Andi May

Di Kabupaten Pegunungan Bintang Spei Birdana-Pieter Kalakmabin dan Constan Oktemka-Deki Deal serta Kabupaten Yalimo
Lakius Peyon-Nahum Mabel berhadapan dengan pasangan calon bupati Eri Dabi-Jhon Will.

Terapkan protokol kesehatan
Ketua KPUD Papua, Theodorus Kossay, menyatakan memastikan pelaksanaan pemungutan suara pada waktu pilkada serentak 9 Desember 2020 akan diterapkan penuh protokol kesehatan mencegah virus Korona.

Ia mengakui, sebanyak 11 KPU di kabupaten yang akan melaksanakan pemungutan suara pilkada serentak sudah siap menerapkan protokol kesehatan sehingga diharapkan tidak menjadi kluster penyebaran Covid-19.

Kossay mengakui, berbagai kesiapan sudah dilakukan termasuk menyiapkan bahan sekali pakai, seperti penyiapan sarung tangan plastik yang akan digunakan para pemilih, masker bagi pemilih yang tidak menggunakan masker serta alat pendeteksi suhu tubuh.

Baca juga: Upaya menerapkan pilkada sehat di Papua

Bahkan, dalam antrean waktu menunggu pemilihan juga dibatasi dan berjarak sesuai dengan nomor antrean, sehingga calon pemilih saja yang akan melakukan pencoblosan yang harus berada di dalam TPS setempat.

Ia menyebut, pada pencoblosan yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang para pemilih tidak lagi memasukkan jarinya ke dalam botol tinta sebagai tanda sudah melaksanakan haknya melainkan hanya petugas yang akan menetesi jarinya dengan tinta di TPS setempat.

Sedangkan untuk petugas penyelenggara pilkada serentak, menurut dia, juga wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) dan sebelumnya harus melakukan pemeriksaan uji cepat sebagai komitmen KPUD Papua dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menjamin pilkada sehat dan mencegah kluster penularan Covid-19.

Untuk daftar pemilih tetap tercatat di 11 kabupaten penyelenggara pilkada serentak terdaftar sebanyak 1.086.526 pemilih yang akan melakukan pencoblosan.

Dengan rincian di Kabupaten Yahukimo tercatat 310.605 pemilih yang akan menyalurkan suaranya di 866 TPS, menyusul Kabupaten Nabire tercatat 178.545 orang dengan TPS 501.

Baca juga: Menilik sanksi kampanye paslon Pilkada 2020 di Papua

Kabupaten Merauke tercatat DPT sebanyak 138.348 orang dengan 489 TPS, Pegunungan Bintang 104.341 pemilih dengan 383 TPS, Yalimo 90.948 DPT dengan 327 TPS, Asmat 88.333 DPT dengan 305 TPS.

"Kemudian Kabupaten Keerom 54.490 dpt dan 185 TPS, Waropen 38.269 DPT dan 139 TPS, Boven Digul 36.882 pemilih dengan 220 TPS, Mamberamo Raya sebanyak 26.926 DPT dengan 127 TPS dan Kabupaten Supiori tercatat 16.481 DPT dengan 59 TPS," katanya.

Sedangkan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2020 yang disiapkan KPU untuk pilkada itu sebesar Rp497 miliar.

Bangun iklim demoraksi
Sementara itu, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menegaskan perbedaan pilihan politik selama kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat hendaknya tidak sampai membuat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat setempat semakin memudar.

"Bapak Panglima TNI menyampaikan bahwa perbedaan dalam politik jangan sampai membuat persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa memudar. Jangan terpancing dengan berbagai isu hoaks yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan kita," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Achmad Riad, kepada wartawan di Timika, Sabtu malam.

Tjahjanto didampingi Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto, mengharapkan ada kedewasaan sikap dalam berpolitik, berdemokrasi serta dalam menyampaikan aspirasi.

Tjahjanto mengingatkan, semua komponen masyarakat yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 harus ikut terlibat membangun iklim demokrasi yang lebih baik.

Baca juga: Kemendagri nilai Pilkada Papua perlu diatur secara asimetris

Sehingga pada akhirnya agenda pilkada serentak di Papua dan Papua Barat, menurut dia, diharapkan bisa berlangsung sukses dan lancar.

"Ujung dari pesta demokrasi itu, yaitu sesuatu yang fundamental bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," kata dia, saat bertatap muka di Kabupaten Mimika dengan berbagai tokoh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat kedua provinsi Papua dan Papua Barat berada di ufuk timur Indonesia itu, lanjutnya, memiliki beragam potensi sumnber daya alam yang melimpah tetapi juga terdapat tantangan yang harus dapat dikelola secara baik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat.

Peran para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Papua, menurut Tjanjanto, sangat penting dalam menjaga dan menciptakan suasana kedamaian di tengah situasi pandemi Covid-19 yang terjadi dewasa di berbagai negara termasuk di Indonesia.

"Kegiatan tatap muka ini sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun Papua dan Papua Barat.Nilai-nilai kearifan lokal warga Papua harus tetap dijaga dan terus dipelihara sebagai aset bangsa dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia menyebut, dengan terbitnya keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diketuai Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan sebagai langkah utama menyelesaikan beberapa permasalahan di daerah.

"Kita semua berjuang untuk terus meningkatkan kualitas masyarakat Papua dan Papua Barat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, lapangan pekerjaan dan kualitas kehidupan agar masyarakat Papua dan Papua Barat lebih berperan dalam membangun daerahnya," kata dia.

Baca juga: Satgas: Masa kampanye masih panjang, masyarakat waspadai COVID-19

ASN Wajib mencoblos
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Keerom untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak serta tidak berpolitik praktis namun wajib mencoblos saat pemungutan suara di TPS.

Kewajiban mencoblos bagi ASN, lanjutnya, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi pilkada serentak 9 Desember 2020.

"Kami memastikan persiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Papua akan berlangsung sesuai dengan jadwal 9 Desember 2020," kata Tinal saat mengecek persiapan pilkada serentak di Kabupaten Keerom.

Ia menyebut,semua tahapan persiapan pilkada sudah dilakukan 11 lembaga KPU, Bawaslu dan jajaran pemkab dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan tahapan pilakda serentak.

"Pilkada serentak di Papua harus berlangsung dengan aman,damai dan demokrasi," kata dia, ketika bertemu dengan Pjs Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun, untuk memeriksa kesiapan penyelenggaraan tahapan pilkada serentak 9 Desember 2020 Kabupaten Keerom.

Tinal menambahkan pihak Pemprov Papua akan mendukung serta mendorong pemerintah pusat dalam mengalokasikan pembangunan infrastruktur di Keerom, guna meningkatkan pelayanan kemasyarakatan serta perekonomian daerah.

"Hanya saja yang penting adakan komunikasi yang dilakukan Pemkab Keerom dengan Pemprov Papua dan pemerintah Pusat, kami pahami kapasitas fiskal di Kabupaten Keerom masih kecil," ujarnya.

Baca juga: Empat daerah Papua Barat miliki risiko tinggi COVID-19 saat pilkada

Siapapun calon kepala daerah di 11 kabupaten Provinsi Papua yang akan mendapat kepercayaan masyarakat pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 haruslah tetap mengutamakan kepentingan rakyat dalam membangun daerah serta berkomitmen untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Serta mempunyai visi misi dan program kerja yang visioner untuk lima tahun kedepan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua di daerah bersangkutan dan ikut menjaga kedamaian dan kondunsivitas penyelenggaraan tahapan proses pilkada serentak 9 Desember 2020.

Deklarasi siap menang dan siap kalah yang dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati harus menjadi landasan pijakan bersama dalam menyikapi hasil pilkada serentak 9 Desember 2020.

Harapan semua warga di Papua pada pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember 2020 di 11 kabupaten Provinsi dapat berlangsung secara aman, kondusif, lancar dan demokratis serta melahirkan sosok pemimpin daerah yang visioner untuk membangun daerah lima tahun kedepan dan menjaga kedaulatan NKRI dari Sabang hingga Merauke.

Baca juga: Kapolda Papua Barat : Kandidat pilkada utamakan keselamatan warga
Pewarta : Muhsidin
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020