Kemendagri rampungkan proses soal usulan pemecatan Bupati Jember

Kemendagri rampungkan proses soal usulan pemecatan Bupati Jember

Foto dok. Bupati Jember Faida saat pelantikan penjabat kepala desa di Jember pada 21 Desember 2020. (ANTARA/ HO - Diskominfo Jember)

Jakarta (ANTARA) -
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benni Irwan menyebutkan tim dari Kemendagri telah merampungkan proses terkait rekomendasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memberhentikan Faida dari jabatan Bupati Jember.
 
"Tim sudah selesai membahas, hasil rekomendasi yang dikeluarkan tim itu yang akan dilaporkan ke Pak Mendagri," kata Benni Irwan di Jakarta, Kamis.
 
Namun, Kapuspen Kemendagri Benni tidak bisa menjelaskan poin-poin rekomendasi apa yang dikirimkan tim Kemendagri ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
 
"Itu yang akan dilaporkan ke Pak menteri sebelum Pak menteri memutuskan akan ditindaklanjuti rekomendasi itu atau ada pertimbangan lain," kata dia.

Baca juga: ASN Jember minta Bupati Faida batalkan Perbup APBD 2021

Baca juga: Mendagri sebut tiga syarat kepala daerah boleh mutasi ASN
 
Sebelumnya pada 2020 Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirimkan surat usulan pemberhentian Bupati Jember Faida ke Menteri Dalam Negeri.
 
Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera ketika itu mengatakan bahwa surat usulan pemberian sanksi berupa pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember adalah benar surat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang ditujukan kepada Mendagri.
 
"Surat Gubernur Jatim itu perihal hasil evaluasi tindak lanjut surat Mendagri Nomor 700/12429/SJ dan Permasalahan Penyusunan APBD tahun 2020 Jember tertanggal 7 Juli 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jatim," katanya.
 
Di akhir surat tersebut, saran Gubernur Jatim tertulis "Sehubungan dengan hal tersebut layak kepada Bupati Jember (Sdr. dr. Faida, MMR) untuk dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai Bupati Jember sesuai pasal 78 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah".

Baca juga: Gubernur Jatim nilai SK Bupati Jember cacat prosedur

Baca juga: Inspektorat Jatim periksa Bupati Jember Faida di Kemendagri

Baca juga: Kado terburuk Bupati Jember Faida jelang akhir jabatan
 
Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021