Pemkab Sidoarjo perketat mobilitas saat libur Imlek

Pemkab Sidoarjo perketat mobilitas saat libur Imlek

Kabupaten Sidoarjo menerapkan PPKM Skala Mikro di Desa Bluru Kidul sebagai upaya menekan penyebaran virus corona. ANTARA/HO-Pemkab Sidoarjo/IS

Sidoarjo (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur memperketat mobilitas atau pergerakan manusia untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 saat libur Imlek di wilayah setempat.
 
Penjabat Bupati Sidoarjo Hudiyono di Sidoarjo Rabu mengatakan sebagai bentuk antisipasi libur panjang Imlek, Pemkab Sidoarjo menyiapkan langkah-langkah pembatasan kegiatan dengan melakukan penyekatan di sejumlah titik akses masuk Sidoarjo.
 
"Penyekatan dimulai tanggal 12-14 Februari. Titik penyekatan diantaranya Jalan Raya Waru, Jalan Pondok Tjandra, Jalan Raya Krian, Jalan Raya Porong dan Prambon," katanya.
 
Ia mengatakan, warga luar kota yang masuk Sidoarjo akan dicek suhu badan dan diperiksa identitasnya dan jika tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat akan dilakukan rapid antigen di tempat.
 
"Satgas Penanganan COVID-19 Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan antisipasi jika ada warga luar kota yang positif dari hasil pemeriksaan rapid antigen maka orang tersebut diminta melakukan isolasi mandiri di tempat yang sudah disediakan satgas," ucapnya.
Pemkab Sidoarjo, kata dia, selama pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sudah menyiapkan 1.000 rapid antigen.
 
"Dinas kesehatan akan melakukan 3T (tracing, testing dan treatment) kepada warga yang tinggal di kawasan PPKM mikro dan warga dari luar kota yang masuk ke Sidoarjo tanpa bisa menunjukkan surat keterangan sehat bebas COVID-19," ujarnya.
 
Hudiyono minta masyarakat menyadari pemberlakuan penyekatan jalan selama libur Imlek ini sebagai antisipasi untuk menekan penyebaran COVID-19
Selama berlangsungnya PPKM jilid 3 petugas gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP tidak kendor melakukan razia operasi yustisi. Operasi yustisi dinilai Hudiyono efektif dan berhasil menurunkan penyebaran. Lebih dari Rp2 miliar uang denda dari pelanggar protokol kesehatan yang terjaring operasi yustisi.
 
"Kami membandingkan sebelum dan setelah PPKM. Mulai dari BOR (tingkat keterisian) isolasi atau ketersediaan kamar isolasi sebelum PPKM jumlah kamar yang terisi mencapai 91 persen. Kemudian setelah PPKM menurun menjadi 60 persen. BOR ICU covid semula 87 persen sebelum PPKM sekarang sudah turun menjadi 67 persen. Apalagi kita sudah menambah sarana dan prasarana alat bantu pernafasan HFNC", ujar Hudiyono.

Baca juga: Satgas: PPKM berbasis mikro bukan pelonggaran tanpa dasar
Baca juga: Satgas: Terjadi penurunan kasus aktif PPKM satu ke PPKM dua
Pewarta : Indra Setiawan
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021