KPK periksa tiga saksi kasus korupsi pengaturan barang cukai di Bintan

KPK periksa tiga saksi kasus korupsi pengaturan barang cukai di Bintan

Gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Indonesia. ANTARA/Shutterstock/pri.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

"Hari ini, dilakukan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan pemeriksaan terhadap tiga saksi tersebut dilakukan di Gedung Polres Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Baca juga: KPK periksa sejumlah pejabat Kabupaten Bintan di Polres Tanjungpinang

Mereka yang dipanggil, yaitu Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan Mardiah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan Muhammad Hendri, dan Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Radif Anandra.

Diketahui, KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

"Bahwa benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai dengan 2018," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/2).

Dengan adanya penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan lembaganya saat ini belum dapat menyampaikan secara detil terkait kasus dan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.

Baca juga: Politikus PDIP Ihsan Yunus dikonfirmasi pembagian jatah paket bansos
Baca juga: KPK jelaskan alasan pemberian vaksin COVID-19 kepada tahanan
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021