Pimpinan kabupaten deklarasikan visi pembangunan lestari 2030

Pimpinan kabupaten deklarasikan visi pembangunan lestari 2030

Tangkapan layar - Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari yang juga Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin membacakan deklarasi Visi Kabupaten Lestari secara daring dalam Rapat Umum Anggota LTKL 2021 diakses dari Jakarta, Senin (5/7/2021). (ANTARA/Virna P Setyorini)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemimpin kabupaten tergabung dalam Forum Lingkar Temu Kabupaten Lestari mendeklarasikan Visi Kabupaten Lestari 2030 sebagai penegasan komitmen mengimplementasikan pembangunan lestari di wilayahnya guna mendukung agenda prioritas nasional untuk pembangunan berkelanjutan.

"Saya mewakili kabupaten anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari menyatakan komitmen kami melalui deklarasi visi ekonomi lestari 2030," kata Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestarai Dodi Reza Alex Noerdin sebelum membacakan deklarasi tersebut secara daring dalam Rapat Umum Anggota LTKL 2021 diakses dari Jakarta, Senin.

Pimpinan kabupaten di Indonesia dalam visi tersebut menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan pembangunan lestari pada tingkat kabupaten guna mendukung agenda priortias nasional Republik Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Produk lokal perlu berkelanjutan agar bersaing di pasar global

Karenanya melalui deklarasi tersebut, mereka berkomitmen untuk bergerak bersama agar pada 2030 nanti kabupaten anggota LTKL dapat, pertama, berkontribusi nyata pada target nasional untuk menarik investasi berkualitas ramah lingkungan ramah sosial untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru serta mencegah kebencanaan dan krisis iklim.

Kedua, anggota LTKL dapat bergotong royong dengan para pihak lintas sektor dan latar belakang untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab sehingga mampu melindungi setidaknya 50 persen dari total jumlah luasan hutan, gambut serta ekosistem penting lainnya dalam jurisdiksi kabupaten mereka.

Baca juga: Sintang siap jadi kabupaten ekonomi lestari berbasis kearifan lokal

Dan ketiga, secara paralel, menggunakan skema atau pendekatan yang memastikan bahwa setidaknya satu juta keluarga masyarakat yang hidup di dalam dan atau sekitar hutan, gambut serta ekosistem penting dalam lingkup kabupaten mereka dapat meningkat kesejahteraannya.

Untuk dapat mewujudkan komitmen tersebut maka, Dodi yang juga merupakan Bupati Musi Banyuasin mengatakan, mereka akan menyerukan langkah-langkah aksi, pertama, mengintegrasikan komitmen dalam perencanaan kabupaten secara berkesinambungan, setidaknya melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Menengah Kabupaten (RPJP-RPJM Kabupaten), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPM Kabupaten).

Baca juga: CSO digandeng cegah karhutla dan selamatkan lingkungan di Siak

Kedua, menyediakan payung hukum melalui kerangka peraturan dan kebijakan, setidaknya dalam lingkup pengelolaan dan pelindungan kawasan, perizinan dan kemudahan berusaha serta dukungan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten untuk mencapai target komitmen 2030.

Ketiga, mereka akan membangun dan memfasilitasi gotong royong multipihak untuk menyepakati, melaksanakan dan mendukung rencana aksi bersama guna mencapai target komitmen 2030 dalam bentuk lembaga dan atau wadah multipihak tingkat kabupaten dengan penggerak utama adalah dinas terkait.

Selanjutnya, keempat, mereka akan menerjemahkan rencana aksi bersama tersebut menjadi kerangka program prioritas dengan kontribusi para pihak yang dapat terpantau melalui mekanisme basis data untuk diinformasikan dan dilaporkan pada pemerintah nasional, pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan strategis lainnya.

Terakhir, kata Dodi, mereka akan menyusun dan mendorong narasi komunikasi bersama terkait peluang, tantangan dan pembelajaran dari implementasi pendekatan pembangunan menuju kabupaten lestari sesuai dengan elemen kunci dalam Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) yang telah disepakati bersama.

Terdapat sembilan kabupaten anggota aktif dalam forum LTKL yang terbentuk sejak 2017 tersebut, di antaranya Siak, Musi Banyuasin, Sintang, Sigi, Gorontalo, Bone Bolango, Aceh Tamiang, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Sedangkan dua kabupaten anggota lainnya tidak terlalu aktif atau responsif menjalankan komitmen forum tersebut.

Baca juga: MPR: Perubahan kebijakan kesehatan diimbangi implementasi konsisten

Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021