Pendekatan humanis dikedepankan pada PPKM Mikro di Aceh

Pendekatan humanis dikedepankan pada PPKM Mikro di Aceh

Personel TNI dan Polri menghentikan kendaraan warga untuk memeriksa kelengkapan surat melintas saat operasi pengetatan PPKM Mikro di Bundaran Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Sabtu (10/7/2021). ANTARA FOTO/Ampelsa.

Banda Aceh (ANTARA) - Satgas COVID-19 Aceh menyatakan bahwa pemeriksaan masyarakat pelintas pada posko penyekatan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) Mikro di Aceh dilakukan secara humanis.

"Para petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) yang didukung TNI dan Polri bertindak simpatik, edukatif, dan persuasif kepada masyarakat yang melintas," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Aceh Saifullah Abdul Gani, di Banda Aceh, Rabu.

Satgas membantah isu tentang kurang humanisnya pemeriksaan di posko penyekatan PPKM Mikro, apalagi sampai menyamakannya dengan situasi masa konflik Aceh.

Ia menyampaikan pada posko check point penyekatan perbatasan Aceh dilakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan perjalanan orang dengan melibatkan unsur pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri.

"Petugas memeriksa kendaraan untuk memastikan penumpangnya tidak melebihi 50 perspren dari kapasitas kendaraan, dan semuanya memakai masker," kata pria yang akrab disapa SAG itu.

Ia menjelaskan ketentuan check point ini diatur dalam Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat gampong (desa) untuk pengendalian penyebaran virus corona.

Menurut dia petugas lapangan sangat memerhatikan pelintas dari luar daerah untuk mencegah menyebarnya virus corona varian baru ke Aceh, terutama pendatang dari luar daerah yang telah terjadi transmisi virus corona varian baru Alfa, Beta, atau Delta.

"Terhadap pelintas dari luar daerah Aceh itu, petugas memeriksa suhu tubuhnya, meminta menunjukkan surat keterangan hasil negatif swab PCR/antigen dan memeriksa status vaksinasi COVID-19," katanya.

Sementara itu, lanjut SAG, untuk pelintas dari dalam daerah di Aceh sendiri hanya diperiksa suhu tubuh dan ditanyakan status vaksinasinya, bagi yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 maka petugas menawarkan penyuntikan vaksin di posko tersebut, serta memberikan edukasi tentang protokol kesehatan.

"Terhadap pelintas yang tidak taat protokol kesehatan maka petugas akan melakukan random swab antigen guna memastikan pelintas tidak membawa virus saat masuk ke wilayah Banda Aceh," katanya.

Ia menambahkan vaksinasi hanya diberikan kepada pelintas yang bersedia dan memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Sinovac. Sedangkan mereka yang belum bersedia tetap dipersilakan meneruskan perjalanan, dengan ketentuan menaati protokol kesehatan.

“Pemeriksaan di posko penyekatan untuk memutuskan rantai penularan virus corona guna melindungi masyarakat Aceh. Tidak benar ada pemeriksaan sertifikat vaksinasi COVID-19 pada masyarakat Aceh seperti 'sweeping' KTP Merah-Putih saat konflik dulu,” katanya.

Untuk diketahui, dalam rangka menyahuti Instruksi Mendagri, Aceh membentuk posko check point di lokasi penyekatan dari dan menuju Kota Banda Aceh, seperti di simpang bundaran Lambaro, Leupung Kabupaten Aceh Besar, Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

Kemudian, posko penyekatan ini juga diaktifkan kembali di wilayah pintu masuk Aceh dari provinsi Sumatera Utara seperti di perbatasan Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, demikian Saifullah Abdul Gani.

Baca juga: Anggota DPD minta pemerintah prioritaskan edukasi bagi pelanggar PPKM

Baca juga: Petugas menyegel kafe pelanggar prokes dan PPKM Mikro di Banda Aceh

Baca juga: Pemerintah Aceh terbitkan Ingub PPKM, tindaklanjuti instruksi Mendagri

Baca juga: Ulama Aceh: Patuhi prokes COVID-19 saat beribadah di masjid


 
Pewarta : Rahmat Fajri
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021