Tentang vaksinasi, kolaborasi, dan rumah ibadah

Tentang vaksinasi, kolaborasi, dan rumah ibadah

Ketua Litbang GEMA Mathlaul Anwar, Destika Cahyana SP MSc. (Foto Arif Amarudin)

Jakarta (ANTARA) - Sebulan terakhir ini publik dibuat tercengang. Di tengah memuncaknya penderita COVID-19 dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Presiden Jokowi menargetkan 1 juta vaksin per hari.

Upaya tersebut dilakukan di tengah keterbatasan tenaga kesehatan di puskesmas yang menjadi lokasi vaksinasi sehingga sempat dianggap mustahil.

Namun, pemerintah berhasil menemukan jalan keluar dengan melibatkan semua sumber daya manusia di pemerintahan dan swasta. Tentara dan polisi berjibaku menggelar vaksinasi di markas, mal, stadion, aula warga, masjid, dan gereja.

Demikian pula Badan Intelijen Negara (BIN) turut serta menggelar vaksinasi di pondok pesantren dan madrasah.

Baca juga: PKB minta pemerintah perhatikan pemerataan vaksinasi COVID-19

Masyarakat pun akhirnya berbondong-bondong datang untuk divaksin. Bahkan di beberapa tempat petugas datang ke rumah warga untuk menjemput bola dan memecah kerumunan.

Tentu di awal-awal banyak kesalahan petugas karena memang belum terbiasa melakukan pelayanan langsung terhadap masyarakat yang jumlahnya membeludak.

Sebut saja antrean panjang yang terjadi sebelum Subuh di Kodim-Kodim dapat dipecah dengan mendistribusikan lokasi vaksinasi di setiap kecamatan seperti halaman masjid, gereja, dan aula warga.

Semakin hari, pelayanan vaksinasi bertambah membaik karena petugas selalu mengevaluasi setiap persoalan yang sangat spesifik lokasi. Kerumunan juga semakin berkurang dengan pemberian nomor antrean sekaligus pada formulir sehingga antreannya cukup sekali.

Baca juga: Pemerataan infrastruktur digital buat PeduliLindungi makin inklusif

Harus diakui di masa pandemi ini semua sedang melakukan pembelajaran dari level kepala keluarga, kepala Rukun Tetangga, hingga level puncak seperti Gubernur dan Presiden.

Itu terjadi di semua belahan bumi termasuk di Eropa yang coba-coba menggelar Piala Eropa di tengah pandemik nyaris tanpa masker. Alasannya karena vaksinasi telah dilakukan.

Benar saja, pascahelatan akbar itu kasus positif COVID-19 di Eropa kembali naik. Itu menjadi pelajaran bahwa pascavaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan.

Pemerintah Singapura yang sebelumnya menyatakan status pandemi yang telah berakhir juga kembali harus waspada karena munculnya kasus baru dari varian baru.

Pada konteks Indonesia, pemerintah dan rakyat telah menunjukkan prestasi membuat kolaborasi yang sebelumnya dianggap mustahil. Semua mafhum, Indonesia terkenal memiliki kultur birokrasi yang kental dengan ego sektoral.

Namun, demi vaksin semua bersedia berkolaborasi. Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta bahkan banyak membantu memberi 'gift' pada warga yang bersedia divaksin.

Baca juga: Jateng mulai laksanakan vaksinasi "booster" untuk tenaga kesehatan

Sebagian besar rakyat pun kini tak lagi mempertanyakan kebolehan vaksin karena telah menyadari kondisi darurat yang mewajibkan mereka menjaga jiwa diri dan keluarga.

Demikian pula perbedaan merk vaksin tak lagi menjadi halangan karena vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia di tempat dan di waktu terdekat.

Barangkali korban sakit dan korban meninggal karena COVID-19 yang semakin masuk ke dalam lingkar keluarga terdekat seperti kakek, nenek, paman, bibi, ibu, ayah, dan anak membuat masyarakat menyadari pandemi memang nyata.

Sukses vaksinasi ini seyogyanya tak membuat pemerintah dan masyarakat terlena seperti di Eropa. Periode PPKM yang terus diperpanjang lambat laun akan menimbulkan kebosanan masyarakat.

Pemerintah harus mengantisipasinya dengan melibatkan pemuka di setiap agama sebagai garda terdepan kampanye pemerintah menghadapi COVID-19.

Selama ini pemerintah merangkul pemuka agama melalui ormas-ormas keagamaan. Kita harus mengapresiasinya karena cara itu sudah benar. Namun, cara itu belum memadai karena belum menukik ke jantung simpul-simpul umat yaitu rumah ibadah.

Tentu anggaran pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 juga harus disalurkan melalui rumah-rumah ibadah --masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng-- yang selama ini ditutup karena kampanye ibadah di rumah melalui di masa PPKM.

Baca juga: IDI Bali: 11 dokter meninggal karena COVID, 65 orang jalani isolasi

Anggaran penanggulangan COVID-19 jangan hanya melulu disalurkan melalui TNI, Polri, dan kementerian atau dinas terkait. Dengan kata lain kolaborasi pemerintah di masa depan harus juga melibatkan rumah ibadah secara masif.

Di masa normal aktivitas ibadah umat beragama mampu menopang kebutuhan finansial rumah ibadah seperti pembayaran listrik, air, hingga perawatan bangunan dan lingkungan sehari-hari yang tetap harus dilakukan.

Umat memberikan dana sukarela untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dikumpulkan mingguan saat ibadah bersama.

Di masa PPKM banyak pengurus rumah ibadah bingung menutupi biaya pengeluaran rutin sehingga tak jarang mesti mengeruk kantung pribadi. Bila perawatan rutin diabaikan, maka banyak rumah ibadah yang terancam menjadi bangunan yang menyeramkan karena tidak terurus.

Sudah selayaknya rumah ibadah diberdayakan menjadi pusat informasi penanggulangan COVID-19 yang melayani umatnya masing-masing.

Baca juga: Perempuan Amanat Nasional dorong pemerintah capai kekebalan komunitas

Di sisi lain setiap rumah ibadah mendapat insentif dana penanggulangan COVID-19 sesuai kapasitasnya masing-masing yang melibatkan para pemuka agamanya.

Dengan cara itu rumah ibadah tetap 'hidup' dan kampanye bagaimana menanggulangi Covid 19 dari pemuka agama terhadap umatnya dapat semakin deras.

Cara kampanye para pemuka agama lokal tersebut tentu bukan dengan tatap muka, tetapi dalam jaringan. Tentu semua mafhum, kini hampir setiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) telah memiliki grup percakapan sendiri.

Para pemuka agama lokal diberi insentif oleh pemerintah untuk berlatih berdakwah virtual dari rumah ibadahnya masing-masing yang diselipkan kampanye menghadapi COVID-19 lalu disebar untuk warganya di grup percakapan tersebut.

Berikutnya, dengan dukungan pemerintah, mereka dijadwalkan memberi dakwah secara virtual--juga dari rumah ibadah setempat--pada warganya. Mirip dengan guru yang tetap ke sekolah sementara muridnya belajar dari rumah.

Dengan cara itu rumah ibadah tetap hidup, kampanye menghadapi COVID-19 berjalan, dan pemuka agama dapat memberi arah pada umatnya. *

*) Destika Cahyana adalah Pengurus DPP GEMA Mathla'ul Anwar
Pewarta : Destika Cahyana *)
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021