KPK sebut sidang Juliari pintu masuk usut keterlibatan pihak lain

KPK sebut sidang Juliari pintu masuk usut keterlibatan pihak lain

Dokumentasi - Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut fakta-fakta yang muncul saat persidangan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dapat dijadikan pintu masuk mengusut keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi bantuan sosial.

"Berbagai fakta yang muncul selama proses persidangan terdakwa Juliari P Batubara dan kawan-kawan benar bisa dijadikan sebagai salah satu pintu awal untuk membuka kembali adanya pihak-pihak yang diduga turut terlibat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Terkait hal itu, Ali mengatakan lembaganya saat ini masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan berbagai pihak yang diduga mengetahui adanya dugaan peristiwa korupsi tersebut.

Baca juga: KPK pahami kondisi masyarakat tapi tuntutan Juliari sesuai fakta hukum

Baca juga: ICW pertanyakan Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara


Kendati demikian, ia mengatakan KPK saat ini juga masih mengikuti proses persidangan Juliari dan menunggu putusan Majelis Hakim untuk mendalami fakta-fakta yang telah muncul tersebut.

"Namun demikian, kami masih ikuti proses persidangan ini dan berharap dalam putusan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sehingga makin menguatkan fakta-fakta tersebut untuk dapat didalami lebih lanjut," ujar Ali.

Sebelumnya, Juliari dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya.

Juliari dinilai JPU KPK terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca juga: KPK sebut tuntutan 11 tahun penjara Juliari sesuai fakta persidangan

Baca juga: Juliari disebut aktif membagi kuota perusahaan penyedia bansos COVID
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021