Surabaya (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya untuk membantu dalam penegakan hukum atas kasus yang membutuhkan kemampuan teknik, seperti konstruksi, pelayaran/kepelabuhanan, dan teknologi digital.

Ketua KPPU, Kodrat Wibowo di Surabaya, Jumat mengatakan, dalam kerja sama ini ITS diharapkan mampu menyumbangkan kompetensinya dalam memperkuat aspek pembuktian.

"Memperhatikan semakin kompleksnya kasus yang dihadapi KPPU. Kami dan ITS sepakat untuk menjalin kerja sama yang lebih formal dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut," ucap Kodrat.

Kodrat menjelaskan, kasus yang dihadapi KPPU kini semakin kompleks setiap tahunnya, bahkan seperti di kasus persekongkolan tender, yang saat ini masih mendominasi laporan yang masuk ke KPPU.

"Dalam kasus persekongkolan tender, khususnya konstruksi, variasi dan aspek teknis yang menjadi perhatian, semakin rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, KPPU tidak ingin ke depan proses penegakan hukum terhambat sebagai akibat kurangnya pemahaman KPPU atas isu yang dipersoalkan," tuturnya.

Baca juga: KPPU: Cara bangkitkan UMKM ialah bekerja keras dan saling bahu-membahu

Baca juga: Kemenkop-KPPU perpanjang nota kesepahaman pengawasan kemitraan


Untuk itu, kata dia, dukungan keahlian ITS di bidang teknik sangat dibutuhkan dalam membantu penyelesaian kasus di tender konstruksi.

"Kami juga memfokuskan diri pada kasus-kasus kompleks di bidang teknologi digital, khususnya platform daring. Hal ini sejalan dengan pola pelanggaran persaingan usaha yang terjadi di dunia, dan diputus oleh berbagai otoritas persaingan usaha internasional," ujarnya.

Rektorat ITS Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan siap untuk membantu KPPU, sebab sejalan dengan komitmen perguruan tinggi untuk memprioritaskan hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah.

Di lain sisi, Ashari mengharapkan KPPU dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan persaingan yang dapat menghambat perkembangan dan inovasi di bidang teknologi, maupun membantu pejabat pengadaan di ITS dalam mencegah kolusi dalam berbagai pengadaan di perguruan tinggi tersebut.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021