Perhelatan PON Papua akan memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi wilayah tersebutJakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada tanggal 2-15 Oktober 2021 harus menjadi momentum kebangkitan desa di Papua.
“Perhelatan PON Papua akan memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi wilayah tersebut,” ujar Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Peningkatan perputaran ekonomi, ujar Gus Menteri, diakibatkan oleh banyaknya kunjungan ke Papua dari para atlet, ofisial, maupun perangkat pertandingan yang akan meningkatkan arus perputaran uang di sana.
Menurut Gus Menteri, acara bergengsi ini akan sukses dan mengharumkan Bumi Cenderawasih.
"Kita melihat persiapannya sangat bagus, dan kita mendoakan mudah-mudahan ajang ini akan sukses dan dikenang sebagai salah satu event olahraga terbaik di Indonesia,” katanya.
Keberhasilan penyelenggaraan PON Papua, kata Gus Menteri, akan memberi dampak besar bagi wilayah paling timur Indonesia tersebut. Dari sisi penyelenggaraan, kesuksesan akan menyejajarkan Papua dengan daerah-daerah lain yang menjadi langganan tuan rumah PON, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan beberapa wilayah lain.
“Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, keberhasilan penyelenggaraan PON Papua akan membuktikan jika kerukunan, keragaman, dan toleransi berkembang baik di Indonesia,” katanya.
Gus Menteri menilai Bumi Papua menyimpan potensi luar biasa. Percepatan pembangunan berbagai wilayah, termasuk wilayah perdesaan, saat ini terus dilakukan. Keberadaan dana otonomi khusus ditunjang dana desa menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan.
“Kami yakin dengan modal tersebut, berbagai masalah di desa, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, bisa dicarikan solusinya,” ujar Gus Menteri.
Ia juga menggarisbawahi salah satu kunci percepatan pembangunan desa di Papua adalah perbaikan data. Menurutnya, banyak bantuan Pemerintah yang tidak tepat sasaran karena faktor data yang tidak akurat dan kurang diperbaharui, sehingga menghambat pembangunan di desa-desa.
"Karena data yang ada dan dimiliki tidak selalu diperbaharui, sehingga semua bantuan tidak tepat sasaran," katanya pula.
Oleh sebab itu, Gus Menteri meminta kepala kampung, sebutan kepala desa di Papua, agar segera merampungkan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Nantinya, kata Abdul Halim, setiap kebijakan dan pembangunan desa harus mengacu pada data tersebut. Dengan demikian, bantuan Pemerintah akan sampai kepada warga desa yang layak.
"Kalau datanya sudah update, 2024 tidak ada lagi warga miskin ekstrem, kuncinya adalah data," kata Gus Menteri.
Baca juga: Mendes PDTT minta BUMDes-BUMDesma ambil bagian sukseskan PON Papua
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
