Kemarin, Presiden hadiri Forkopimda hingga RUU Masyarakat Hukum Adat

Kemarin, Presiden hadiri Forkopimda hingga RUU Masyarakat Hukum Adat

Presiden RI Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kanan) meninjau proses Vaksinasi COVID-19 untuk para santri di Pondok Pesantren Istiqamatuddin Darul Mu├Ľarrif, Desa Lambro Bileu, Kecamatan Kuto Baru, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis (16/9/2021). ANTARA/HO-Biro Pers dan Media Setpres/Agus Suparto

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik mewarnai pemberitaan nasional pada hari Kamis (16/9), mulai dari Presiden memberikan arahan pada Forkopimda Aceh dan Sumatera Utara hingga RUU Masyarakat Hukum Adat.

Berikut ini lima berita politik menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:

1. Presiden ingatkan Forkopimda Aceh pentingnya pengendalian COVID-19

Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Aceh terkait pentingnya pengendalian COVID-19 sebagai kunci menggerakkan perekonomian.

Selengkapnya di sini

2. Presiden minta gap capaian vaksinasi antardaerah di Sumut diatasi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meningkatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di beberapa kabupaten/kota yang berdasarkan data pencapaiannya masih rendah.

Selengkapnya di sini

3. Ma'ruf Amin sayangkan PPKM tak hentikan peredaran narkoba

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menyayangkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama pandemi Covid-19 tidak menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Selengkapnya di sini

4. Mendagri ingatkan pejabat pemda hindari konflik kepentingan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para pejabat di pemerintah daerah (Pemda) untuk menghindari konflik kepentingan dalam mengeluarkan kebijakan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Kemendagri telah melayangkan surat edaran nomor 356/4995/SJ tertanggal 14 September 2021 ke gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Isi surat itu larangan mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Selengkapnya di sini

5. Wakil Ketua MPR dorong RUU Masyarakat Hukum Adat segera diselesaikan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera diselesaikan sehingga bisa disahkan menjadi undang-undang, untuk mengatasi tumpang-tindih permasalahan yang dihadapi masyarakat adat.

Selengkapnya di sini
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021