Nakes Aceh dibekali penanganan pasien KIPI vaksin COVID-19

Nakes Aceh dibekali penanganan pasien KIPI vaksin COVID-19

Kegiatan penguatan screening dan tatalaksana KIPI vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan secara virtual di Kantor AJI Banda Aceh, Kamis (7/10/2021). ANTARA/HO.

Banda Aceh (ANTARA) - Ratusan tenaga kesehatan (nakes) dari berbagai daerah di Aceh dibekali penguatan penanganan skrining dan tatalaksana kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) vaksinasi COVID-19.

Ketua Komnas KIPI Prof Hinky Hindra Irawan Setari, Kamis, mengatakan 1/3 populasi di dunia sudah tervaksinasi COVID-19. Seharusnya, tidak ada lagi kecemasan yang muncul dari perihal penyuntikan vaksin di tengah masyarakat.

”Tidak semua kasus KIPI itu berkaitan dengan vaksinasi. Malah sering terjadi karena kebetulan, karena semuanya dikait-kaitkan,” kata Hinky dalam diskusi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh bersama UNICEF dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh secara virtual.

Baca juga: RSPON tegaskan Tukul Arwana tidak menderita KIPI vaksinasi COVID-19

Dalam diskusi itu, penyelenggara menghadirkan dua pemateri yaitu Ketua Komnas KIPI Prof Dr dr Hinky Hindra Irawan Setari SPA(K) dan Pengurus IDI Aceh dr M Fuad SpPD-KHOM FINASIM.

Menurut Prof Hinky, kecemasan berlebih justru menyebabkan kejadian-kejadian pascaimunisasi tersebut sering terjadi. Beberapa masyarakat menganggap lemas yang terjadi setelah vaksinasi adalah kelumpuhan.

Baca juga: ITAGI: Waspadai KIPI tiga hari berturut pada anak

Selain itu, Prof Hinky melanjutkan, berdasarkan catatannya, KIPI terjadi satu hingga dua hari setelah vaksinasi.

“Kalau setelah seminggu, bisa jadi bukan KIPI. Tidak ada hubungannya,” katanya menegaskan.

Sementara itu, dr M Fuad menilai berita palsu atau hoaks yang muncul di tengah masyarakat menyebabkan kecemasan, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan penyuntikan vaksin.

Baca juga: IDAI Jakarta: Tak banyak ditemukan KIPI vaksinasi COVID-19 pada anak

“Padahal vaksin itu adalah hak yang diberikan oleh pemerintah, dan masyarakat wajib mendapat hak tersebut," katanya.

Memang ada kelompok tertentu yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya ditunda oleh pengambil kebijakan karena kita belum tahu dampaknya, katanya lagi.
Pewarta : Khalis Surry
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2021