Pemerintah waspadai gelombang ketiga di 105 wilayah kasus meningkat

Pemerintah waspadai gelombang ketiga di 105 wilayah kasus meningkat

Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers hasil rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (25/102021). ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah mewaspadai datangnya gelombang ketiga menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19 di 105 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kendati ada kenaikan kasus, Luhut dalam jumpa pers hasil rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin, mengatakan situasinya masih tetap terkendali.

"Dalam arahan Presiden yang diberikan dalam ratas hari ini, Presiden terus mengingatkan kepada kami semua agar terus waspada dan berhati-hati akan
datangnya gelombang selanjutnya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan kasus di 105 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, meskipun hal tersebut
masih terkontrol dengan sangat baik," katanya.

Menurut Luhut, kewaspadaan itu muncul lantaran pemerintah melihat ada indikasi kasus yang naik turun. Pemerintah pun, lanjutnya, akan melakukan langkah pencegahan penyebaran, meski terkadang dianggap terlalu ketat.

"Kami melihat ada indikasi-indikasi naik turun, naik turun. Untuk itu perlu kita waspadai, makanya nanti banyak langkah-langkah yang kami lakukan. Terkadang dianggap terlalu ketat, tapi kami tidak punya pilihan," katanya.

Lebih lanjut, Luhut menuturkan percepatan vaksinasi masih perlu dilakukan, terutama untuk lansia. Pasalnya, menurut dia, vaksinasi untuk lansia itu krusial lantaran korban meninggal rata-rata adalah lansia, memiliki komorbid dan yang belum divaksinasi.

Akselerasi vaksinasi juga dibutuhkan sebagai syarat untuk penurunan level PPKM, terutama di wilayah Jawa-Bali. Penurunan level di beberapa kabupaten dan kota di
wilayah Jawa dan Bali akan memberikan dampak terhadap kenaikan indeks komposit mobilitas di atas baseline.

"Terkait hal ini Presiden juga mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Karena kunci dari penyesuaian atau pelonggaran PPKM ialah manajemen pengawasan lapangan," kata Luhut.

#ingatpesanibu
#sudahdivaksintetap3m
#vaksinmelindungikitasemua
Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021