Kemarin, UU Cipta Kerja hingga dukungan kebijakan Panglima TNI

Kemarin, UU Cipta Kerja hingga dukungan kebijakan Panglima TNI

Presiden RI Joko Widodo. (ANTARA/R'sya R)

Jakarta (ANTARA) - Ragam berita politik kemarin, Senin (29/11), yang masih menarik untuk dibaca.

1. Muzani: Terbuka kerja sama Gerindra-PDIP di Pilpres 2024

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dia mengatakan, kerja sama tersebut untuk mewujudkan cita-cita Partai Gerindra yaitu menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden.

Selengkapnya baca disini

2. Presiden Jokowi: Undang-udang Cipta Kerja tetap berlaku

Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

"Seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

3. Anggota DPR minta Kejagung tindaklanjuti kasus HAM sesuai ketentuan UU

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran kasus HAM berat dengan melakukan penyidikan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menurut dia, tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu menunggu keputusan DPR seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, kata Taufik Basari di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

4. Ketua MPR dukung kebijakan Panglima TNI selesaikan konflik di Papua

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengedepankan pendekatan tegas dan humanis dalam menyelesaikan berbagai potensi konflik yang terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Karena itu menurut dia, pendekatan teknis yang digunakan lebih kepada operasi teritorial, bukan operasi tempur.

Selengkapnya baca disini

5. Moeldoko: Perlu sumber pendanaan alternatif untuk BPJS Kesehatan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan diperlukannya sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi masalah defisit keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Moeldoko menyampaikan hal itu dalam audensi bersama Pusat Kebijakan Jaminan Sosial (PJKS) Universitas Indonesia (UI) di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini
Pewarta : Fauzi
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021