Seharusnya perusahaan tambang yang jelas jelas penyebab utama longsornya jalan negara. Jangan menggunakan dana dari pajak rakyatBanjarmasin (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan beranggapan peristiwa longsor jalan nasional di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu diakibatkan oleh maraknya aktivitas pertambangan batu bara yang terus menghimpit pemukiman dan fasilitas umum.
"Pemerintah dan penegak hukum ke mana? Kok selalu lalai dan membiarkan kejadian ini terulang terus," ujar Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono di Banjarbaru, Rabu.
Baca juga: Jalan nasional di Kalsel longsor ke lubang tambang batu bara
Berdasarkan laporan terbaru dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, peristiwa longsor yang terjadi pada Rabu (28/9) dini hari itu berdampak terhadap 200 meter ruas jalan, pada titik longsor rusak sepanjang 20 meter dan 20 meter lagi berpotensi rusak.
Analisa pihak BPJN hari ini disiarkan, secara umum disebut penyebab longsor dikarenakan adanya perubahan lingkungan di sisi jalan nasional.
Sedangkan, terkait kerugian pihak BPJN belum bisa menyebutkan secara detail atau menaksir total kerugian negara akibat peristiwa yang belum ditetapkan status nya itu.
Baca juga: Mukomuko siapkan jalur alternatif pengalihan jalan tertimbun longsor
Jika, negara yang harus membangun ulang jalan nasional di lingkaran tambang itu menggunakan APBN, aktivis lingkungan itu tegas menantang karena hal tersebut harus menjadi tanggung jawab perusahaan tambang.
"Seharusnya perusahaan tambang yang jelas jelas penyebab utama longsornya jalan negara. Jangan menggunakan dana dari pajak rakyat," ujarnya.
Kisworo menyarankan kepada pemerintah untuk bertindak tegas terkait peristiwa yang dianggapnya sebagai kejahatan lingkungan hidup tersebut.
"Harus dicabut izinnya dan diwajibkan untuk memulihkan lingkungan dan kerusakan jalan tersebut," ujarnya, memberikan saran.
Baca juga: Banjir dan longsor di Aceh Jaya, pengguna jalan diminta hati-hati
Dikonfirmasi ANTARA sore tadi, BPBD Tanah Bumbu masih belum bisa memastikan penyebab longsor tersebut murni karena faktor alam atau aktivitas tambang.
Berdasarkan laporan yang diterima, jarak lubang tambang di sepanjang jalan nasional itu ada yang hanya berkisar selangkah kaki. Dalam perjalanan waktu hingga kini aktivitas tambang yang disebut terus menghimpit pemukiman dan fasilitas umum.
Dampak lain, lubang tambang itu juga hancurkan satu buah rumah tanpa penghuni. Data BPBD Tanah Bumbu menyebutkan ada 27 rumah warga rusak terdampak pergeseran tanah sehingga menyebabkan retak.
Pemangku kebijakan di Kalsel, kata Kisworo, harus hadir dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana agar kejadian serupa tidak terus terulang, hal itu sebagai komitmen bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan.
"Apalagi kondisi ini di jalan negara, pasti pemerintah dan polisi sering jua lewat sana. Gubernur Kalsel dan Kapolda Kalsel ke mana? Kok keselamatan rakyatnya selalu diabaikan?," cetus Kisworo.
Dengan kondisi fasilitas umum yang dihimpit lubang tambang itu, pikir Kis, seharusnya sudah bisa diketahui apa yang menjadi penyebabnya.
"Masa masih menyalahkan curah hujan?," katanya.
Pewarta: Muhammad Fauzi Fadilah
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2022
