Kami membutuhkan penjelasan mengenai kesiapan pemerintah dalam menghadapi musim tanam. Kami sudah bentuk panitia kerja (panja), kali ini kami gali persoalan pupuk dan benih,"
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mempertanyakan kelangkaan pasokan pupuk dan benih bersubsidi menjelang musim tanam.

"Kami membutuhkan penjelasan mengenai kesiapan pemerintah dalam menghadapi musim tanam. Kami sudah bentuk panitia kerja (panja), kali ini kami gali persoalan pupuk dan benih," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian dan BUMN pupuk dan benih di Jakarta, Senin.

Hadir dalam RDP tersebut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sumarjo Gatot Irianto, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring, Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, perwakilan PT Pupuk Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan PT Berdikari.

Herman menuturkan, kelangkaan pupuk dapat dipastikan terjadi lantaran beban subsidi yang terus meningkat tapi tidak diimbangi dengan produksi yang signifikan.

"Kelangkaan pupuk dipastikan terjadi. Rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sebesar 13 juta ton namun ketersediannya hanya 9,55 juta ton," katanya.

Terkait benih bersubsidi, anggota Fraksi Partai Demokrat itu menyebut masalah klasik di bagian penyaluranlah yang menyebabkan kelangkaan.

"Di benih, masalahnya klasik, yaitu penyaluran benih. Tertinggi itu 2015 20 persen, sebelumnya hanya 16 persen. Sampai kapan subsidi dipertahankan kalau kemampuan penyalurannya juga rendah?" ujarnya.

Menanggapi pertanyaan dan pernyataan itu, Dirjen PSP Kementan Gatot Irianto mengatakan kelangkaan pupuk disebabkan berbagai alasan diantaranya pasokan yang terlambat atau petani yang telat membeli.

"Mungkin bisa terlambat datangnya, atau bisa juga karena mereka telat membeli. Petani kan ada yang mengumpulkan uang dulu, ada juga berutang dulu," ujarnya.

Ada pun terkait kelangkaan benih, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring menyebut modal "public service obligation" (PSO) yang minim membuat produksi subsidi benih oleh BUMN masih rendah.

Sementara kebijakan pemberian PSO selama ini diatur langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Modal PSO-nya kurang, jadi kalah kompetitif dengan penangkar benih lainnya. Tapi benih itu sebenarnya tidak langka-langka amat. Ada desa mandiri benih dan banyak juga swasta yang sudah menangkar benih," ujarnya.

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016