Selama ini, proses imigrasi haji dilakukan setibanya jamaah haji dari Indonesia di Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah atau King Abdul Aziz Internationl Airport (KAAIA) Jeddah.
"Kami sedang mengupayakan agar proses imigrasi bisa dipindahkan di Tanah Air, agar jamaah tidak terlalu lama menunggu di kedua bandara tersebut," kata Lukman di Jakarta, Rabu.
Keinginan Kemenag itu, kata dia, telah disampaikan kepada Menteri Haji Arab Saudi Mohammad Saleh Bin Taher Banten. Selain persoalan pengambilan data imigrasi, Menag membahas isu besar seputar nota kesepahaman penyelenggaraan ibadah haji 1439 Hijriyah/ 2018 Masehi.
Menurut Menag, sejumlah hal sedang diperjuangkan Kemenag dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Haji 2018 seperti untuk penambahan jumlah makan yang bisa disediakan bagi jamaah selama berada di Makkah.
Kementerian Agama, kata dia, juga sedang berusaha memperbaiki sistem sewa hotel di Madinah. Perbaikan sistem sewa dilakukan agar ada kepastian setiap jemaah tinggal di hotel-hotel di dalam wilayah Markaziyah yang berjarak tidak lebih dari 700 meter dari Masjid Nabawi.
"Kami juga mengusulkan penambahan jumlah petugas haji, khususnya tim kesehatan guna menangani jemaah sakit dan lansia," kata dia.
Menag Lukman juga meminta Menteri Haji Arab Saudi untuk menambah daya tampung tenda di Mina berikut sarana toiletnya.
Lukman dan rombongan bertolak ke Arab Saudi pada Jumat, 22 Desember 2017. Selain bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Menag juga melakukan pertemuan dengan President of Islamic Development Bank (IDB).
Dalam kesempatan itu, kedua pihak membahas masalah pengelolaan pembayaran dam atau denda serta pendayagunaan daging hewan kurban. Menag berharap penanganan kedua hal tersebut bisa segera diterapkan pada Haji 2018 sehingga menjadi lebih transparan, akuntabel serta lebih efisien dan efektif.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
