"Pastikan bahwa dana transfer daerah dalam bentuk DAU dan DAK termasuk dana desa betul-betul bisa efektif dan efisien untuk memajukan pembangunan dan menyejahterakan rakyat," kata Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, berbagai dana transfer daerah seperti dana desa juga diharapkan tidak hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga kepada dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah merencanakan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2019 sebesar Rp832 triliun atau naik sembilan persen dari perkiraan realisasi 2018.
"Jumlah tersebut sudah meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp573,7 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2019 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis (16/8).
Kepala Negara menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat.
Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen, serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen.
Selain itu, melalui pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana-prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat telah berhasil dibangun.
Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan, antara lain untuk pembangunan sekitar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses air bersih 38,3 ribu unit, sekitar 3 ribu unit tambatan perahu, 18,2 ribu unit PAUD, 5,4 ribu unit Polindes, 6,6 ribu unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2 ribu unit embung.
Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian Dana Desa untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin tinggi.
Pemanfaatan Dana Desa juga diarahkan untuk skema padat karya tunai guna memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Baca juga: Dana desa antisipasi potensi kemiskinan di kota
Baca juga: Menkeu ingatkan Kades transparan kelola dana desa
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
