Banyak sumber listrik lain yang tidak mengancam keselamatan kami seperti listrik tenaga angin atau tenaga surya, kenapa harus batu bara,Hari belum tinggi. Wilkan dan iparnya Nilfajri bergotong-royong memanen timun di atas lahan seperempat hektare. Kebun palawija itu berada tepat di samping tapak PLTU batu bara Teluk Sepang, Kota Bengkulu.
Satu cerobong asap terlihat berdiri menjulang setinggi lebih 100 meter. Di sampingnya terdapat rangka bangunan untuk pabrik pembangkit yang sedang dibangun para pekerja. Dentuman pasak bumi dan kebisingan dari lokasi proyek tak mengusik Wilkan.
Sekarang masuk panen ke-12, sudah lewat setengah jalan. Kemungkinan tiga sampai empat kali lagi panen,? kata Wilkan sambil menunjuk hamparan timun miliknya.
Sambil berteduh di bawah pondoknya yang terbuat dari papan, ayah satu anak ini menceritakan keresahan para petani di wilayah itu sejak kehadiran proyek PLTU batu bara berkapasitas 2 x 100 Megawatt itu.
Menurut Wilkan, sepuluh orang petani penggarap lahan PT Pelindo II sejak awal tidak pernah diajak berembuk terkait kehadiran proyek itu di sekitar kebun mereka. Akibatnya, petani tak pernah mengetahui titik batas lahan proyek.
"Kebun kami sudah beberapa kali terancam digusur. Sudah pernah dipasangi garis polisi bahkan alat berat pernah masuk tapi saya hadang, saya lawan," kata Wilkan.
Selain resah kebun tergusur, Wilkan dan petani lainnya pun sudah merasakan dampak konstruksi proyek yang membuat bentang lahan berubah sehingga saat hujan turun kebun palawija rentan kebanjiran.
Sebaliknya, saat hari panas yang berlangsung hanya dua hari, tanah sudah mengering. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelum proyek PLTU mulai berdiri di wilayah itu. Sejak proyek berjalan, sudah dua kali kebun terendam banjir sehingga tanaman cabai dan timun mati membusuk.
Menurut Ulum, petani lainnya, banjir merendam lahan garapan petani karena proyek PLTU menimbun empat gorong-gorong saluran air dari lahan pertanian menuju kolam Pelabuhan Pulau Baai.
Petani sudah mendatangi penanggungjawab proyek untuk mempersoalkan penimbunan saluran air itu namun tidak ada solusi. Banjir yang melanda lahan palawija membuat petani mengalami kerugian yang tak sedikit.
Wilkan misalnya sudah mengeluarkan modal Rp6 juta untuk menanam cabai sebanyak 3.000 batang sedangkan Nilfajri dan Alan masing-masing mengeluarkan Rp2 juta untuk menanam cabai 1.000 batang.
Sementara Ulum mengeluarkan modal Rp3 juta untuk menanam 3.400 batang timun namun terendam banjir selama tiga hari sehingga mati membusuk.
"Selama tujuh tahun menggarap lahan di sini belum pernah terjadi banjir parah seperti yang terjadi tiga bulan lalu. Sejak ada proyek PLTU banjir sering terjadi," ucapnya.
Kondisi ini membuat petani sulit mengatur ketinggian bedeng. Bila bedeng atau gundukan tanah tempat menanam tanaman terlalu tinggi akan mudah kekeringan tapi kalau terlalu rendah akan rawan terendam banjir.
Sekitar 20 hektare areal pertanian yang digarap oleh 10 kepala keluarga yang berdampingan dengan lokasi konstruksi PLTU batu bara Teluk Sepang.
Selain mengubah bentang lahan mereka, keberadaan proyek itu juga menutup akses utama petani menuju lahan yang digarap tersebut. Penutupan akses ini membuat mereka terpaksa mengambil jalur tepi pantai dengan jarak lebih jauh dan hanya dapat dilintasi saat pasang air laut surut.
Kondisi ini menyulitkan petani membawa hasil panen mereka untuk dijual ke pasar.
Memilih bertani
Bagi Wilkan, mempertahankan lahan pertanian tidak sekedar persoalan ekonomi semata tapi kebebasan berekspresi dan ketenangan jiwa.
Ia dan petani lainnya bukan tak pernah ditawari bekerja di proyek PLTU, tapi menurutnya bertani lebih manusiawi.
"Saya melihat pekerja di proyek itu seperti penindasan. Empat jam bekerja nonstop, kalau haus pun minum sambil bekerja," tuturnya. Tidak hanya itu, pendapatan dari pertanian meski tak selalu menguntungkan masih jauh lebih baik. Wilkan mencontohkan hasil panen timun sebanyak 3.000 batang yang ditanamnya dua bulan lalu.
Setiap panen, Wilkan rata-rata mengantongi Rp1,5 juta, sehingga dengan 15 kali panen selama daur tanaman, ia dapat mengantongi Rp22,5 juta.
Begitu pula Nilfajri yang menolak bekerja di proyek PLTU karena hasil dari bertani jauh lebih menjanjikan.
Ia mencontohkan pengalaman sekali proses budi daya cabai sebanyak 1.226 batang yang ditanam di lahan tepat di samping kebun Wilkan mampu mengantongi Rp50 juta.
Sementara kalau bekerja di PLTU dari pagi sampai sore diupah Rp100 ribu per hari belum dipotong uang makan, bensin motor dan rokok, jadi hanya bisa bawa pulang Rp50 ribu, kata Nilfajri.
Gambaran yang disampaikan kedua petani itu dialami langsung oleh Musmanto, warga Desa Sukaraja, Kabupaten Seluma yang merasakan satu tahun bekerja di proyek PLTU Teluk Sepang.
Ia berkisah saat awal pengerjaan proyek para pekerja lokal cukup banyak direkrut untuk bekerja, termasuk dari wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Mereka umumnya jadi kuli kasar, bekerja memindahkan besi untuk keperluan proyek dengan cara dipikul.
Mulai kerja pukul 08.00 WIB dan baru bisa beristirahat makan siang pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB dan kembali bekerja hingga pukul 17.00 WIB.
"Selama jam kerja tidak bisa duduk, minum apalagi merokok, haus pun minum sambil berjalan," kata Musmanto.
Upah yang diterimanya di awal bekerja Rp80 ribu per hari, kemudian meningkat menjadi Rp100 ribu per hari. Upah tersebut menurut pria yang kini bekerja sebagai pengumpul barang bekas itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari upah Rp100 ribu bila dipotong duit makan, rokok dan bensin hanya mampu mengantongi sebesar Rp50 ribu.
Apalagi selama bekerja ia harus berangkat dari rumahnya di Desa Sukaraja yang harus ditempuh berkendara selama satu jam menggunakan kendaraan roda dua.
Beban kerja yang berat di mana ia mendapatkan memar menghitam di pundaknya karena bekas memikul besi setiap hari tanpa diberi fasilitas asuransi kesehatan, Musmanto memilih berhenti. Terkait upah, pekerja lokal seperti dirinya mempertanyakan nilai upah pekerja asal China yang tiga hingga empat kali lebih besar dibanding pekerja lokal.
Saat bekerja di proyek PLTU, Musmanto mendapat upah Rp100 ribu per hari, sedangkan pekerja China diupah Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per hari.
"Padahal pekerjaan kita sama-sama buruh kasar. Pekerja China ada yang jadi supir dan ada juga yang mengaduk semen," ujarnya.
Posko Perjuangan
Meski konstruksi PLTU yang didanai investor China dengan bendera PT Tenaga Listrik Bengkulu sedang berjalan, penolakan atas proyek ini terus digaungkan masyarakat Kelurahan Teluk Sepang.
Masyarakat Kelurahan Teluk Sepang bahkan mendirikan posko perlawanan PLTU di RT 06 tepat di depan rumah Hamidin, seorang tokoh masyarakat, sekaligus koordinator posko.
Posko berupa bangunan tak berdinding berlantai papan berukuran 3x4 meter didirikan secara swadaya oleh warga bersama lembaga lingkungan Kanopi Bengkulu. Tiang posko dipancangkan pada13 Juli 2018 dan saat ini sudah digunakan untuk berdiskusi dan konsolidasi perjuangan menolak proyek energi kotor itu.
Menurut Sakirin, tokoh masyarakat Kelurahan Teluk Sepang, posko itu berfungsi sebagai wadah berkumpul, berdiskusi dan konsolidasi masyarakat untuk mengatasi bahaya ancaman PLTU batu bara.
Sejak awal tuturnya, masyarakat Kelurahan Teluk Sepang dengan tegas menolak kehadiran PLTU berbahan bakar batu bara di sekitar permukiman mereka.
"Asap bakaran batu bara itu akan meracuni udara yang kami hirup setiap hari, mencemari laut yang jadi andalan nelayan dan merusak tanaman petani," katanya.
Kecemasan serupa juga disampaikan Hamidin yang sejak menerima informasi tentang keberadaan PLTU batu bara sudah menolak proyek itu di sekitar permukiman mereka. Ditambah lagi, ayah dua anak ini sudah menyaksikan langsung dampak PLTU batu bara Labuan, Provinsi Banten terhadap nelayan di wilayah itu.
"Saya bertemu nelayan di Labuan yang sudah berganti profesi menjadi tukang ojek karena hasil tangkapan tidak ada lagi. Mereka berpesan pada kami, kalau masih bisa ditolak maka berjuanglah menolak PLTU," kata Hamidin.
Penolakan proyek PLTU sejak awal sudah disuarakan warga teluk Sepang.
Pertama kepada Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 lewat surat yang ditandatangani lebih 500 orang warga.
Lalu, saat sosialisasi proyek yang dilaksanakan tim Amdal dan pejabat Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu di gedung terbuka shelter tsunami Teluk Sepang pada 15 Oktober 2016, warga yang hadir dengan kompak menolak proyek itu.
Puncaknya, saat peletakan batu pertama proyek yang dilakukan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (yang kemudian ditangkap KPK dan divonis penjara karena kasus korupsi pembangunan jalan), pada 25 Oktober 2016.
Saat itu ratusan warga turun ke jalan untuk memblokir jalan menuju tapak PLTU namun aksi itu berakhir dengan pembubaran oleh polisi.
Sementara Ketua Yayasan Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mengatakan permukiman penduduk yang hanya berjarak 1 kilometer dari pembangkit menjadi kekhawatiran terbesar masyarakat yang sudah mengetahui dampak buruk pembakaran batu bara.
Polutan yang dipancarkan dari cerobong meski menggunakan teknologi sub-critical masih berpotensi meracuni udara yang dihirup 3.000 jiwa warga yang berada dalam radius 1-1,5 kilometer dari PLTU. Karena itu, Yayasan Kanopi sejak awal bersama-sama masyarakat berbagi pengetahuan dan memperjuangkan penghentian PLTU batu bara Teluk Sepang yang jadi bagian proyek penambahan listrik sebesar 35.000 Megawatt.
"Pemerintah telah menempuh jalan yang keliru untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia," ucapnya.
Mengutip penelitian Harvard University yang dimuat dalam laporan Greenpeace pada 2015 menyebutkan bahwa polutan dari PLTU batu bara telah mengakibatkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia.
Angka tersebut diperkirakan akan meningkat hingga 15.700 jiwa per tahun seiring dengan masifnya pembangunan PLTU batu bara di berbagai tempat di Indonesia.
Hasil kajian tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa PLTU batubara adalah pembangkit listrik yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kualitas hidup manusia. Di sisi lain, PLTU batubara juga telah menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim.
Laporan Badan Energi Internasional pada 2014 menyebutkan 44 persen emisi global disumbang oleh pembakaran batu bara.
Sementara Indonesia dalam dokumen kontribusi nasional (NDC) mencantumkan komitmen menurunkan emisi pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.
Dalam dokumen NDC Indonesia memperjelas bahwa angka 29 persen penurunan emisi akan berasal dari beberapa sektor dengan proporsi dari pengunaan lahan sebesar 17 persen, energi 11 persen, limbah, industri dan pertanian lebih kecil dari 1 persen. Sektor lahan dan energi memberi kontribusi lebih dari 80 persen total emisi nasional Indonesia.
Di sisi lain, potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat berlimpah seperti yang tercatat dalam rencana usaha pemenuhan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025 bahwa potensi panas bumi mencapai 29.164 MWe, potensi tenaga air mencapai 75.000 MWe, biomassa mencapai 49.810 MWe, tenaga surya mencapai 4,80 kWh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik serta kelautan 49 Gwe.
Di wilayah Bengkulu, potensi energi baru dan terbarukan antara lain pembangkit tenaga mikro hidro, biomassa, tenaga surya dan panas bumi yang akan menghasilkan daya 490 MW.
Saat ini rasio listrik dengan jaringan terpasang sekitar 85 persen memiliki beban puncak sebesar 259 MW di mana kebutuhan daya tersebut dipasok dari PLTA Ulu Musi 210 MW, PLTA Tes 18 MW serta beberapa PLTD dan melalui jaringan interkoneksi dari Sumatera Selatan.
Selain itu, ada tambahan dua pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dibangun anak perusahaan PT Pertamina di Kabupaten Rejanglebong dan Lebong dengan daya 150 MW.
"Artinya akan ada kelebihan daya yang cukup besar sehingga muncul pertanyaan, untuk apa membangun PLTU yang jelas-jelas meracuni udara yang akan kita hirup setiap hari," kata dia.
Pemuda lokal, Edward yang ikut membangun posko perlawanan optimistis semangat masyarakat menolak PLTU batu bara masih tinggi. Apalagi ia bersama lima warga lain telah menyaksikan dampak PLTU batu bara di Labuan, Banten di mana kesehatan masyarakat serta ruang kelola seperti areal pertanian dan pesisir menjadi korban dari pencemaran PLTU batu bara.
Masyarakat Teluk Sepang menurut Edward sama sekali tidak anti terhadap pembangunan, terutama energi listrik, namun pilihan mengembangkan batu bara justru menyengsarakan rakyat. "Banyak sumber listrik lain yang tidak mengancam keselamatan kami seperti listrik tenaga angin atau tenaga surya, kenapa harus batu bara," kata Edward.*
Baca juga: Kanopi Bengkulu kritik investasi listrik batu bara Tiongkok
Baca juga: Masyarakat kritik investasi PLTU batubara dari Tiongkok
Pewarta: Helti Marini S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
