Jakarta (ANTARA News) - PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyediakan stok pupuk subsidi hingga 1,6 juta ton guna mengantisipasi kelangkaan serta memastikan distribusi dan pasokan pupuk untuk musim tanam tidak terganggu.

"Untuk lini III dan IV kami telah menyiapkan untuk kebutuhan musim tanam sebanyak 1,6 juta ton. Ini cukup sampai kebutuhan tiga bulan ke depan sehingga musim tanam kali ini kami jamin cukup dan tidak terjadi kelangkaan," kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat dalam penandatanganan SPJB dengan kios pupuk di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.

Aas menjelaskan bahwa dalam penugasan Pupuk Indonesia yang diatur melalui Permentan Nomor 47/2018, stok pupuk harus tersedia untuk kebutuhan sampai dua minggu.

Namun untuk menghindari kelangkaan pupuk dan petani lebih mudah serta cepat menerima pupuk subsidi, Pupuk Indonesia meningkatkan ketersediaan stok hingga dua kali lipat, baik di Lini III (gudang yang berlokasi di Kabupaten) dan Lini IV (kios resmi).

Tercatat per 26 Februari 2019, stok pupuk bersubsidi nasional di Lini III (gudang yang berlokasi di Kabupaten) sebanyak 1,26 juta ton atau tiga kali stok minimum yang telah ditentukan.

Dengan jumlah stok tersebut, hingga 24 Februari 2019 Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1.363.431 ton ke seluruh pelosok Negeri dengan rincian sebanyak 641.694 ton Urea, 144.227 ton SP-36, 137.035 ton ZA, 355.315 ton NPK, dan 85.159 ton Organik.

Upaya lain untuk mengantisipasi kelangkaan dilakukan melalui optimalisasi distribusi yaitu dengan meningkatkan sistem monitoring distribusi, menambah jumlah tenaga pemasaran di daerah dan juga memperkuat armada transportasi darat dan laut.

Sepanjang 2018, Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi dengan total 9,34 juta ton ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk 2019 Pupuk Indonesia menargetkan dapat mendistribusikan 9,5 juta ton pupuk subsidi, dari target produksi pupuk 12 juta ton.

"Intinya kami tetap mengutamakan kepentingan pangan di dalam negeri. Penjualan pupuk non subsidi dan ekspor kami lakukan kalau perhitungan untuk sudah tercukupi," kata Aas.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019