Jakarta (ANTARA Kalbar) - Kementerian Pertanian menyatakan hingga saat ini program satu desa satu penyuluh masih sulit diwujudkan karena kurangnya tenaga penyuluh pertanian di tingkat lapangan yang dapat mendampingi petani.
Kepala Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono di Jakarta, Selasa mengungkapkan saat ini dari 75.000 desa yang potensial untuk pertanian sekitar 71.000 desa , sedangkan tenaga penyuluh pertanian yang ada sekitar 35.000 orang.
"Dengan demikian kita masih kekurangan 36.000 tenaga penyuluh pertanian di lapangan," katanya ketika menyampaikan rencana kegiatan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian pada 27-30 Juni 2012.
Menurut Momon, untuk mengoptimalkan tenaga penyuluh pertanian yang ada maka pemerintah mengembangkan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang mana setiap WKPP membawahi dua hingga empat desa.
"Jadi satu orang tenaga penyuluh pertanian yang ditempatkan pada satu WKPP akan melayani dua hingga empat desa," katanya.
Kementerian Pertanian, ujarnya, berharap ada satu orang penyuluh di setiap desa, namun, desa yang harus memiliki satu penyuluh adalah desa yang memiliki potensi pertanian atau paling tidak memiliki delapan kelompok tani.
Pihaknya tetap akan memberdayakan penyuluh pertanian dari PNS dan THL-TBPP (tenaga harian lepas-tenaga bantu penyuluh pertanian).
"Jumlah penyuluh yang PNS sekitar 27.750 orang, THL-TBPP sekitar 22.216 orang, dan honorer sekitar 1.250 orang," kata Momon.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Kepala Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono di Jakarta, Selasa mengungkapkan saat ini dari 75.000 desa yang potensial untuk pertanian sekitar 71.000 desa , sedangkan tenaga penyuluh pertanian yang ada sekitar 35.000 orang.
"Dengan demikian kita masih kekurangan 36.000 tenaga penyuluh pertanian di lapangan," katanya ketika menyampaikan rencana kegiatan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian pada 27-30 Juni 2012.
Menurut Momon, untuk mengoptimalkan tenaga penyuluh pertanian yang ada maka pemerintah mengembangkan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang mana setiap WKPP membawahi dua hingga empat desa.
"Jadi satu orang tenaga penyuluh pertanian yang ditempatkan pada satu WKPP akan melayani dua hingga empat desa," katanya.
Kementerian Pertanian, ujarnya, berharap ada satu orang penyuluh di setiap desa, namun, desa yang harus memiliki satu penyuluh adalah desa yang memiliki potensi pertanian atau paling tidak memiliki delapan kelompok tani.
Pihaknya tetap akan memberdayakan penyuluh pertanian dari PNS dan THL-TBPP (tenaga harian lepas-tenaga bantu penyuluh pertanian).
"Jumlah penyuluh yang PNS sekitar 27.750 orang, THL-TBPP sekitar 22.216 orang, dan honorer sekitar 1.250 orang," kata Momon.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012