Markas Perserikatan
Bangsa-Bangsa (ANTARA Kalbar) - Suriah akan menyetujui Lakhdar
Brahimi sebagai penengah baru PBB-Liga Arab, tapi utusan itu
menginginkan dukungan resmi Dewan Keamanan PBB sebelum menerima jabatan
tersebut.
Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara terbelah menjadi dua pihak menyangkut konflik Suriah, dan Brahimi mencari "dukungan kuat" sebagai syarat mengambil alih tugas itu dari Kofi Annan, ujar seorang diplomat PBB yang tak bersedia namanya disebutkan.
Tuntutan itu dikonfirmasikan oleh para utusan lainnya.
Pengumuman pengangkatan Brahimi itu diperkirakan akan dibuat dalam beberapa hari mendatang, tetapi para diplomat mengatakan, mantan menteri luar negeri Aljazair itu dan Wakil Khusus PBB belum memberikan persetujuannya.
Annan, yang mantan Sekretaris Jenderal PBB, mengundurkan diri pada 2 Agustus, dan mengeluhkan kurang dukungan dari negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB, dan secara resmi menghentikan tugasnya pada 31 Agustus.
Pengangkatan Annan oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon tidak pernah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, kendatipun dewan itu menyatakan dukungan kuatnya dalam sejumlah pernyataan.
Juru bicara Annan, Ahmad Fawzi, mengatakan di Jenewa bahwa pemerintah Presiden Suriah, Bashar al-Assad, telah mengisyaratkan persetujuan kepada Brahimi sebagai penengah baru.
Tetapi, ia menambahkan, "tidak ada keputusan" mengenai jabatan itu dibuat oleh Brahimi-- yang menjadi utusan PBB untuk Afghanistan setelah serangan 11 September 2001, dan di Irak setelah invasi pimpinan AS tahun 2003.
"Brahimi menginginkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Ia menanggap ini penting, jika ia ditunjuk memegang jabatan itu," kata seorang diplomat di PBB.
Annan berulang-ulang mengeluhkan tentang perpecahan Dewan Keamanan PBB, dan Brahimi pada Jumat lalu mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dan negara-negara kawasan itu "harus bersatu untuk menjamin satu transisi politik dapat dilakukan secepat mungkin."
Bentuk dukungan tidak perlu dilakukan dalam bentuk satu resolusi, kata para diplomat, tetapi merupakan satu pernyataan yang dikeluarkan oleh 15 negara anggota dewan itu.
Rusia dan China menggunakan kekuasaan mereka sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto tiga resolusi yang mengecam Bashar dan mengancam pemberlakuan sanksi-sanksi.
Kedua negara itu dikecam Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa karena menghambat tindakan internasional terhadap konflik 17 bulan itu, yang menurut para aktivis Suriah menewaskan lebih dari 23.000 orang.
Rusia, sekutu penting internasional, menuduh negara-negara Barat mencari satu alasan bagi intervensi militer di Suriah.
Dengan konflik yang memburuk, Dewan Keamanan PBB juga harus segera memutuskan nasib Misi Pengawas PBB di Suriah (UNSMIS) yang dikirim untuk memantau gencatan senjata yang ditengahi Annan yang tidak pernah dilaksanakan itu.
Mandat misi itu berakhir 20 Agustus, dan Dewan Keamanan PBB akan melakukan konsultasi mengenai UNSMIS pada Kamis besok. Pada awalnya, ada 300 pengawas militer tanpa senjata itu telah dikurangi tidak sampai 150 orang karena aksi kekerasan memburuk yang diperkirakan memicu misi itu akan berakhir.
Sekjen PBB menegaskan bahwa PBB harus mempertahanksn kehadirannya di Suriah agar dapat memantau kejadian-kejadian dan tetap mengusahakan bagi satu penyelesaian politik.
"Kehadiran PBB di Suriah akan membantu menilai situasi di lapangan tanpa memihak," kata Ban dalam sepucuck surat kepada Dewan Keamanan menjelang perundingan itu.
"PBB tidak dapat menghentikan dukungannya, kendatipun krisis berlanjut," katanya menambahkan.
(Uu.H-RN/B002)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara terbelah menjadi dua pihak menyangkut konflik Suriah, dan Brahimi mencari "dukungan kuat" sebagai syarat mengambil alih tugas itu dari Kofi Annan, ujar seorang diplomat PBB yang tak bersedia namanya disebutkan.
Tuntutan itu dikonfirmasikan oleh para utusan lainnya.
Pengumuman pengangkatan Brahimi itu diperkirakan akan dibuat dalam beberapa hari mendatang, tetapi para diplomat mengatakan, mantan menteri luar negeri Aljazair itu dan Wakil Khusus PBB belum memberikan persetujuannya.
Annan, yang mantan Sekretaris Jenderal PBB, mengundurkan diri pada 2 Agustus, dan mengeluhkan kurang dukungan dari negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB, dan secara resmi menghentikan tugasnya pada 31 Agustus.
Pengangkatan Annan oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon tidak pernah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, kendatipun dewan itu menyatakan dukungan kuatnya dalam sejumlah pernyataan.
Juru bicara Annan, Ahmad Fawzi, mengatakan di Jenewa bahwa pemerintah Presiden Suriah, Bashar al-Assad, telah mengisyaratkan persetujuan kepada Brahimi sebagai penengah baru.
Tetapi, ia menambahkan, "tidak ada keputusan" mengenai jabatan itu dibuat oleh Brahimi-- yang menjadi utusan PBB untuk Afghanistan setelah serangan 11 September 2001, dan di Irak setelah invasi pimpinan AS tahun 2003.
"Brahimi menginginkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Ia menanggap ini penting, jika ia ditunjuk memegang jabatan itu," kata seorang diplomat di PBB.
Annan berulang-ulang mengeluhkan tentang perpecahan Dewan Keamanan PBB, dan Brahimi pada Jumat lalu mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dan negara-negara kawasan itu "harus bersatu untuk menjamin satu transisi politik dapat dilakukan secepat mungkin."
Bentuk dukungan tidak perlu dilakukan dalam bentuk satu resolusi, kata para diplomat, tetapi merupakan satu pernyataan yang dikeluarkan oleh 15 negara anggota dewan itu.
Rusia dan China menggunakan kekuasaan mereka sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto tiga resolusi yang mengecam Bashar dan mengancam pemberlakuan sanksi-sanksi.
Kedua negara itu dikecam Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa karena menghambat tindakan internasional terhadap konflik 17 bulan itu, yang menurut para aktivis Suriah menewaskan lebih dari 23.000 orang.
Rusia, sekutu penting internasional, menuduh negara-negara Barat mencari satu alasan bagi intervensi militer di Suriah.
Dengan konflik yang memburuk, Dewan Keamanan PBB juga harus segera memutuskan nasib Misi Pengawas PBB di Suriah (UNSMIS) yang dikirim untuk memantau gencatan senjata yang ditengahi Annan yang tidak pernah dilaksanakan itu.
Mandat misi itu berakhir 20 Agustus, dan Dewan Keamanan PBB akan melakukan konsultasi mengenai UNSMIS pada Kamis besok. Pada awalnya, ada 300 pengawas militer tanpa senjata itu telah dikurangi tidak sampai 150 orang karena aksi kekerasan memburuk yang diperkirakan memicu misi itu akan berakhir.
Sekjen PBB menegaskan bahwa PBB harus mempertahanksn kehadirannya di Suriah agar dapat memantau kejadian-kejadian dan tetap mengusahakan bagi satu penyelesaian politik.
"Kehadiran PBB di Suriah akan membantu menilai situasi di lapangan tanpa memihak," kata Ban dalam sepucuck surat kepada Dewan Keamanan menjelang perundingan itu.
"PBB tidak dapat menghentikan dukungannya, kendatipun krisis berlanjut," katanya menambahkan.
(Uu.H-RN/B002)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012