Jakarta (ANTARA Kalbar) - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP DPR Okky Asokawati menyatakan, sanitasi bisa menjadi ancaman Indonesia mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium atau "Millennium Development Goals" (MDGs).
Okky Asokawati menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin, terkait ketersediaan sanitasi untuk masyarakat yang sangat berkorelasi dengan target Indonesia mencapai MDGs.
Dia mengatakan, ketersediaan sanitasi di Indonesia cukup memprihatinkan. Kementerian Kesehatan melansir sebanyak tujuh persen penduduk Indonesia belum mendapatkan akses sanitasi dengan baik.
Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan negara baru menganggarkan 0,33 persen (Rp200 orang per tahun) untuk pembangunan sanitasi yang layak. Padahal, idealnya setiap orang dianggarkan Rp54 ribu untuk setiap tahunnya.
Namun, kata dia, penjelasan berbeda justru muncul dari Bappenas. Lembaga ini menyebutkan butuh anggaran sebesar Rp56 triliun hingga tahun 2020.
"Saat ini, anggaran pengadaan sanitasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun," katanya.
Persoalan sanitasi ini jangan dianggap remeh. Karena implikasinya tidak sederhana. "Setidaknya target MDGs pada tahun 2015 mendatang, bisa-bisa Indonesia gagal hanya karena dipicu soal sanitasi ini," katanya.
Selain itu, kata dia, yang paling nyata persoalan sanitasi akan menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat akibat akses yang tidak baik tersebut.
Indikasi itu setidaknya telah muncul. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia untuk tahun ini melorot dari urutan ke 108 menjadi 124.
Dalam merespons isu sanitasi ini, terlihat betapa antar lembaga dan kementerian di pemerintahan tidak sinkron satu dengan lainnya. "Sangat menggelikan ketika Bappenas mengatakan bahwa anggaran untuk sanitasi yang layak itu sudah bekali-kali lipat dari sebelumnya, sementara Kemen PU belum memprioitaskan hal itu, bahkan hanya menganggarkan 0,03 persen untuk hal ini," katanya.
Karena itu, kata dia, perlu dilakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan yang signifikan oleh pemerintah. Utamanya adalah kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga sehingga program-program yang dibuat oleh masing-masing kementerian dan lembaga dapat secara komprehensif meningkatkan IPM Indonesia dan mempercepat pencapaian MDGs pada tahun 2015.
"Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap deklarasi MDGs yang sudah disepakati bersama dalam KTT Milenium PBB di New York," katanya.
(S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Okky Asokawati menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin, terkait ketersediaan sanitasi untuk masyarakat yang sangat berkorelasi dengan target Indonesia mencapai MDGs.
Dia mengatakan, ketersediaan sanitasi di Indonesia cukup memprihatinkan. Kementerian Kesehatan melansir sebanyak tujuh persen penduduk Indonesia belum mendapatkan akses sanitasi dengan baik.
Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan negara baru menganggarkan 0,33 persen (Rp200 orang per tahun) untuk pembangunan sanitasi yang layak. Padahal, idealnya setiap orang dianggarkan Rp54 ribu untuk setiap tahunnya.
Namun, kata dia, penjelasan berbeda justru muncul dari Bappenas. Lembaga ini menyebutkan butuh anggaran sebesar Rp56 triliun hingga tahun 2020.
"Saat ini, anggaran pengadaan sanitasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun," katanya.
Persoalan sanitasi ini jangan dianggap remeh. Karena implikasinya tidak sederhana. "Setidaknya target MDGs pada tahun 2015 mendatang, bisa-bisa Indonesia gagal hanya karena dipicu soal sanitasi ini," katanya.
Selain itu, kata dia, yang paling nyata persoalan sanitasi akan menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat akibat akses yang tidak baik tersebut.
Indikasi itu setidaknya telah muncul. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia untuk tahun ini melorot dari urutan ke 108 menjadi 124.
Dalam merespons isu sanitasi ini, terlihat betapa antar lembaga dan kementerian di pemerintahan tidak sinkron satu dengan lainnya. "Sangat menggelikan ketika Bappenas mengatakan bahwa anggaran untuk sanitasi yang layak itu sudah bekali-kali lipat dari sebelumnya, sementara Kemen PU belum memprioitaskan hal itu, bahkan hanya menganggarkan 0,03 persen untuk hal ini," katanya.
Karena itu, kata dia, perlu dilakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan yang signifikan oleh pemerintah. Utamanya adalah kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga sehingga program-program yang dibuat oleh masing-masing kementerian dan lembaga dapat secara komprehensif meningkatkan IPM Indonesia dan mempercepat pencapaian MDGs pada tahun 2015.
"Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap deklarasi MDGs yang sudah disepakati bersama dalam KTT Milenium PBB di New York," katanya.
(S023)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012