Denpasar (ANTARA Kalbar) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, jumlah anak telantar di Indonesia saat ini telah mencapai 4,5 juta jiwa yang mayoritas tersebar di Pulau Jawa.
"Tersebar di Jawa paling banyak. Penduduknya banyak sehingga yang telantar juga banyak," katanya usai menyerahkan bantuan sosial kepada Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba) dan Yayasan Kasih Kita (Yakita) di Denpasar, Selasa.
Ia menyampaikan, anak-anak telantar itu bukan berarti hidup menjadi gelandangan di jalanan, mereka umumnya tinggal bersama orang tua.
Dikatakan telantar karena anak-anak tersebut mengalami tumbuh kembang tidak sehat, tinggal di rumah tidak layak huni, mengalami eksploitasi dari orang tua, hingga kesulitan mendapat akses pendidikan dan kesehatan.
"Anak telantar di Indonesia ada 4,5 juta. Namun kemampuan di kementerian paling dapat menyasar 200 ribu," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah daerah ke depannya bisa terus meningkatkan anggaran kesejahteraan sosialnya, di samping menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional. Dengan peningkatan anggaran diyakini akan cepat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.
"Kalau daerah tidak semuanya bangkit, maka tidak akan selesai-selesai. Anak telantar yang tinggal di rumah tidak layak huni setidaknya di 2,3 juta kepala keluarga," katanya.
Kementerian sosial, kata dia, di era otonomi daerah sekarang memberikan bantuan lebih sifatnya stimulan, sementara untuk tindak lanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Tahun ini Kemensos mendapat anggaran sekitar Rp4,5 triliun untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
(KR-LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Tersebar di Jawa paling banyak. Penduduknya banyak sehingga yang telantar juga banyak," katanya usai menyerahkan bantuan sosial kepada Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba) dan Yayasan Kasih Kita (Yakita) di Denpasar, Selasa.
Ia menyampaikan, anak-anak telantar itu bukan berarti hidup menjadi gelandangan di jalanan, mereka umumnya tinggal bersama orang tua.
Dikatakan telantar karena anak-anak tersebut mengalami tumbuh kembang tidak sehat, tinggal di rumah tidak layak huni, mengalami eksploitasi dari orang tua, hingga kesulitan mendapat akses pendidikan dan kesehatan.
"Anak telantar di Indonesia ada 4,5 juta. Namun kemampuan di kementerian paling dapat menyasar 200 ribu," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah daerah ke depannya bisa terus meningkatkan anggaran kesejahteraan sosialnya, di samping menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional. Dengan peningkatan anggaran diyakini akan cepat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.
"Kalau daerah tidak semuanya bangkit, maka tidak akan selesai-selesai. Anak telantar yang tinggal di rumah tidak layak huni setidaknya di 2,3 juta kepala keluarga," katanya.
Kementerian sosial, kata dia, di era otonomi daerah sekarang memberikan bantuan lebih sifatnya stimulan, sementara untuk tindak lanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Tahun ini Kemensos mendapat anggaran sekitar Rp4,5 triliun untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
(KR-LHS)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012