Jakarta (ANTARA Kalbar) - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan, produktivitas dan kualitas legislasi DPR masih rendah karena hanya sedikit undang-undang dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berhasil disahkan.
"Target legislasi pada Prolegnas 2012 sebanyak 64 rancangan undang-undang atau RUU, hanya 10 RUU yang merupakan prioritas baru pada 2012," kata Sebastian Salang di Jakarta, Minggu.
Sebastian Salang menyampaikan Evaluasi Akhir Tahun Formappi dengan tema "Rapor Merah DPR 2012" di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur.
Dia memaparkan pada Prolegnas 2012, sebanyak 26 RUU merupakan prioritas pada 2010 dan 28 RUU yang merupakan prioritas pada 2011.
"Dari 26 RUU prioritas 2010 yang kembali masuk dalam Prolegnas 2012, hanya lima RUU yang disahkan menjadi undang-undang atau UU. Sementara, dari 28 RUU prioritas 2011 yang kembali masuk dalam Prolegnas 2012, hanya delapan RUU yang disahkan menjadi UU," paparnya.
Yang memprihatinkan, kata Sebastian, dari 10 RUU prioritas baru dalam Prolegnas 2012, hanya ada satu RUU yang disahkan menjadi UU.
"Jadi sesungguhnya hanya ada 15 persen dari total Prolegnas 2012 yang merupakan usulan baru yang celakanya hanya satu RUU saja yang disahkan menjadi UU. Itu menunjukkan betapa rendahnya kinerja legislasi DPR pada 2012," tuturnya.
Karena itu, Formappi merekomendasikan kepada DPR supaya perencanaan prolegnas harus dievaluasi secara serius dan komprehensif, sehingga prolegnas tidak sekedar daftar keinginan DPR dan pemerintah, tetapi benar-benar merupakan RUU yang sungguh-sungguh dibutuhkan dan terkait dengan kepentingan rakyat.
Formappi juga merekomendasikan agar RUU langsung dibahas komisi terkait tanpa melalui proses pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR yang memakan waktu, energi dan biaya yang sangat besar. Dengan begitu, proses legislasi DPR bisa lebih efisien dan efektif.
"Rekomendasi ini sebenarnya sudah disahkan DPR, tetapi tidak dijalankan yang menunjukkan tidak ada upaya perbaikan diri. Perlu kesadaran politisi Senayan untuk bisa memperbaiki lembaga DPR," tukasnya.
(T.D018)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Target legislasi pada Prolegnas 2012 sebanyak 64 rancangan undang-undang atau RUU, hanya 10 RUU yang merupakan prioritas baru pada 2012," kata Sebastian Salang di Jakarta, Minggu.
Sebastian Salang menyampaikan Evaluasi Akhir Tahun Formappi dengan tema "Rapor Merah DPR 2012" di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur.
Dia memaparkan pada Prolegnas 2012, sebanyak 26 RUU merupakan prioritas pada 2010 dan 28 RUU yang merupakan prioritas pada 2011.
"Dari 26 RUU prioritas 2010 yang kembali masuk dalam Prolegnas 2012, hanya lima RUU yang disahkan menjadi undang-undang atau UU. Sementara, dari 28 RUU prioritas 2011 yang kembali masuk dalam Prolegnas 2012, hanya delapan RUU yang disahkan menjadi UU," paparnya.
Yang memprihatinkan, kata Sebastian, dari 10 RUU prioritas baru dalam Prolegnas 2012, hanya ada satu RUU yang disahkan menjadi UU.
"Jadi sesungguhnya hanya ada 15 persen dari total Prolegnas 2012 yang merupakan usulan baru yang celakanya hanya satu RUU saja yang disahkan menjadi UU. Itu menunjukkan betapa rendahnya kinerja legislasi DPR pada 2012," tuturnya.
Karena itu, Formappi merekomendasikan kepada DPR supaya perencanaan prolegnas harus dievaluasi secara serius dan komprehensif, sehingga prolegnas tidak sekedar daftar keinginan DPR dan pemerintah, tetapi benar-benar merupakan RUU yang sungguh-sungguh dibutuhkan dan terkait dengan kepentingan rakyat.
Formappi juga merekomendasikan agar RUU langsung dibahas komisi terkait tanpa melalui proses pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR yang memakan waktu, energi dan biaya yang sangat besar. Dengan begitu, proses legislasi DPR bisa lebih efisien dan efektif.
"Rekomendasi ini sebenarnya sudah disahkan DPR, tetapi tidak dijalankan yang menunjukkan tidak ada upaya perbaikan diri. Perlu kesadaran politisi Senayan untuk bisa memperbaiki lembaga DPR," tukasnya.
(T.D018)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012