Pontianak, (Antara Kalbar) - Anggota Komisi XI DPR RI Kamaruddin Sjam mengritisi beberapa data Badan Pusat Statistik untuk Provinsi Kalimantan Barat yang terkesan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Misalnya, hasil sensus menyatakan bahwa nilai belanja masyarakat Kalbar dalam setahun Rp634 ribu per orang. Ini tidak mungkin," kata Kamaruddin Sjam di Pontianak, Kamis.
Ia mengaku mengulang berkali-kali pertanyaan itu dan pihak BPS bersikukuh tetap pada jawaban tersebut.
"Padahal, data statistik itu menjadi bahan evaluasi dalam mengambil langkah selanjutnya," ujar Kamaruddin Sjam dari dapil Kalbar itu.
Namun, lanjut dia, hasil evaluasi sangat tergantung dari proses pengumpulan data di lapangan.
Anggota VI BPK RI, Rizal Jalil mengingatkan agar jangan menggunakan "mentah-mentah" data dari BPS. "Sangat bahaya kalau menelan mentah-mentah data BPS," ujar dia.
Ia mencontohkan untuk data Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang lebih tahu adalah pejabat lokal.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap mengatakan, saat ini ada kekhawatiran dari petugas kesehatan dalam membagikan kartu Jamkesmas.
"Karena data dari pihak lain, tetapi kami yang membagikan. Kalau ada kesalahan, seolah kita yang jadi tumbal," kata Andy Jap.
Sementara dalam pelayanan kesehatan, terkadang mereka harus berhadapan dengan masyarakat miskin yang butuh perawatan namun tidak masuk penerima Jamkesmas.
"Ini sangat dilematis. Terkadang ada yang masuk kategori mampu tapi mendapat layanan itu, tapi ada yang benar-benar miskin tidak mendapat kartu kesehatan," kata dia.
Secara moral, pasien yang miskin itu harus tetap dilayani meski dari sisi pemeriksaan keuangan, dapat disalahkan.
Menurut Andy Jap, salah satu solusi dengan menjadikan setiap rumah sakit sebagai badan layanan umum. "Tetapi terkendala sumber daya manusia," katanya.
T011
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Misalnya, hasil sensus menyatakan bahwa nilai belanja masyarakat Kalbar dalam setahun Rp634 ribu per orang. Ini tidak mungkin," kata Kamaruddin Sjam di Pontianak, Kamis.
Ia mengaku mengulang berkali-kali pertanyaan itu dan pihak BPS bersikukuh tetap pada jawaban tersebut.
"Padahal, data statistik itu menjadi bahan evaluasi dalam mengambil langkah selanjutnya," ujar Kamaruddin Sjam dari dapil Kalbar itu.
Namun, lanjut dia, hasil evaluasi sangat tergantung dari proses pengumpulan data di lapangan.
Anggota VI BPK RI, Rizal Jalil mengingatkan agar jangan menggunakan "mentah-mentah" data dari BPS. "Sangat bahaya kalau menelan mentah-mentah data BPS," ujar dia.
Ia mencontohkan untuk data Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang lebih tahu adalah pejabat lokal.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap mengatakan, saat ini ada kekhawatiran dari petugas kesehatan dalam membagikan kartu Jamkesmas.
"Karena data dari pihak lain, tetapi kami yang membagikan. Kalau ada kesalahan, seolah kita yang jadi tumbal," kata Andy Jap.
Sementara dalam pelayanan kesehatan, terkadang mereka harus berhadapan dengan masyarakat miskin yang butuh perawatan namun tidak masuk penerima Jamkesmas.
"Ini sangat dilematis. Terkadang ada yang masuk kategori mampu tapi mendapat layanan itu, tapi ada yang benar-benar miskin tidak mendapat kartu kesehatan," kata dia.
Secara moral, pasien yang miskin itu harus tetap dilayani meski dari sisi pemeriksaan keuangan, dapat disalahkan.
Menurut Andy Jap, salah satu solusi dengan menjadikan setiap rumah sakit sebagai badan layanan umum. "Tetapi terkendala sumber daya manusia," katanya.
T011
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013