Nusa Dua (Antara Kalbar) - Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Soedibyo Alimoeso mengatakan pemerintah daerah berperan penting dalam upaya rekayasa penduduk guna menyukseskan "Millenium Development Goals" (MDGs) 2015.
"Orang kadang hanya menghitung akibat dari pertambahan penduduk, tetapi melupakan mengenai rekayasa jumlah penduduk. Kebanyakan agenda yang ada tidak menyentuh namanya rekayasa penduduk, yang ada migrasi saja," kata Soedibyo disela diskusi "Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda", di Nusa Dua, Bali, Sabtu.
Dia mengatakan bahwa selama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengingatkan bahwa pengentasan masalah kemiskinan sebagai salah satu target MDGs 2015 bisa dicapai apabila masalah kependudukan bisa terselesaikan dengan baik.
"Dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk dapat mewujudkan keberhasilan rekayasa penduduk, guna mencapai keberhasilan MDGs 2015. Presiden sudah berkali-kali mengingatkan hal ini, tetapi masalahnya kadang ke bawahnya tidak berjalan," ujar dia.
Soedibyo mengatakan saat ini jumlah penduduk seakan dianggap sebagai pemberian yang harus diterima begitu saja. Padahal, kata dia, kependudukan harus direkayasa untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk itu sendiri.
Dia mengatakan rekayasa penduduk atau yang dikenal dengan "population dynamics" dapat dilakukan dengan tiga cara yakni mengatur melalui tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Pengaturan terhadap ketiga hal itu menurut dia, penting untuk diperhatikan.
"Saat ini angka pertumbuhan penduduk stagnan 1,49 persen dari target 1,23 persen, ini masih 'lampu merah'," kata dia.
Meskipun demikian, kata dia, sejauh ini pemerintah telah menggalakkan kembali program kependudukan dan KB untuk pertumbuhan penduduk yang seimbang, meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari setiap penduduk, khususnya perempuan dan remaja.
Dia menjelaskan diskusi Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda, di Nusa Dua, Bali sendiri sebagai salah satu upaya untuk mengumandangkan pentingnya rekayasa penduduk.
Diskusi tersebut merupakan kerja sama antara BKKBN, "United Nations Population Fund" (UNFPA) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Orang kadang hanya menghitung akibat dari pertambahan penduduk, tetapi melupakan mengenai rekayasa jumlah penduduk. Kebanyakan agenda yang ada tidak menyentuh namanya rekayasa penduduk, yang ada migrasi saja," kata Soedibyo disela diskusi "Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda", di Nusa Dua, Bali, Sabtu.
Dia mengatakan bahwa selama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengingatkan bahwa pengentasan masalah kemiskinan sebagai salah satu target MDGs 2015 bisa dicapai apabila masalah kependudukan bisa terselesaikan dengan baik.
"Dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk dapat mewujudkan keberhasilan rekayasa penduduk, guna mencapai keberhasilan MDGs 2015. Presiden sudah berkali-kali mengingatkan hal ini, tetapi masalahnya kadang ke bawahnya tidak berjalan," ujar dia.
Soedibyo mengatakan saat ini jumlah penduduk seakan dianggap sebagai pemberian yang harus diterima begitu saja. Padahal, kata dia, kependudukan harus direkayasa untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk itu sendiri.
Dia mengatakan rekayasa penduduk atau yang dikenal dengan "population dynamics" dapat dilakukan dengan tiga cara yakni mengatur melalui tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Pengaturan terhadap ketiga hal itu menurut dia, penting untuk diperhatikan.
"Saat ini angka pertumbuhan penduduk stagnan 1,49 persen dari target 1,23 persen, ini masih 'lampu merah'," kata dia.
Meskipun demikian, kata dia, sejauh ini pemerintah telah menggalakkan kembali program kependudukan dan KB untuk pertumbuhan penduduk yang seimbang, meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari setiap penduduk, khususnya perempuan dan remaja.
Dia menjelaskan diskusi Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda, di Nusa Dua, Bali sendiri sebagai salah satu upaya untuk mengumandangkan pentingnya rekayasa penduduk.
Diskusi tersebut merupakan kerja sama antara BKKBN, "United Nations Population Fund" (UNFPA) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013