Jakarta (Antara Kalbar) - Sekretaris Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan partai tersebut akan membuka konvensi untuk menjaring calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk dari luar partai.
"Kami membuka pintu kepada Mahfud MD, Jusuf Kalla dan kader Islam lainnya untuk mendaftar dalam konvensi capres-cawapres PPP," kata Ahmad Yani di Jakarta, Kamis.
Wakil Ketua Fraksi PPP DPR itu mengatakan PPP sebagai rumah besar umat Islam tidak menutup diri kepada putra-putri terbaik bangsa dan membuka seluas-luasnya kepada umat Islam untuk mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dari PPP.
Yani mengatakan upaya PPP membuka konvensi calon presiden dan calon wakil presiden didorong oleh dua hal. Pertama, tidak dibukanya ruang calon presiden independen atau nonpartai dalam konstitusi.
"Menurut konstitusi, pasangan capres-cawapres harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujarnya.
Sebab kedua, kata Yani, dibukanya konvensi untuk menjaring calon presiden dan calon wakil presiden merupakan upaya PPP untuk menjawab kritik publik terhadap praktik oligarki partai. Menurut dia, PPP wajib mendengar dan memperjuangkan aspirasi umat Islam.
Yani mengatakan detail mekanisme konvensi tersebut saat ini masih disusun.
"Namun, secara garis besar, para pendaftar konvensi harus melakukan sosialisasi di struktur wilayah partai. Hasil dari wilayah-wilayah kemudian dibawa ke tingkat pusat," tuturnya.
Menurut Yani, permasalahan "presidential threshold" (PT) karena calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sudah tidak relevan. Dengan adanya PT, pada Pemilu 2014 yang berpeluang mencalonkan diri hanya 12 pasangan.
"Sikap partai-partai besar yang membatasi munculnya capres-cawapres alternatif dengan pembatasan 'presidential threshold' merupakan sikap antiperubahan. Padahal, publik butuh pemimpin baru," katanya.
Menurut dia, fenomena Joko Widodo yang memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta menjadi contoh nyata perubahan diinginkan oleh publik.
"Kalau partai tidak membuka diri, maka rakyat akan meninggalkan partai politik," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kami membuka pintu kepada Mahfud MD, Jusuf Kalla dan kader Islam lainnya untuk mendaftar dalam konvensi capres-cawapres PPP," kata Ahmad Yani di Jakarta, Kamis.
Wakil Ketua Fraksi PPP DPR itu mengatakan PPP sebagai rumah besar umat Islam tidak menutup diri kepada putra-putri terbaik bangsa dan membuka seluas-luasnya kepada umat Islam untuk mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dari PPP.
Yani mengatakan upaya PPP membuka konvensi calon presiden dan calon wakil presiden didorong oleh dua hal. Pertama, tidak dibukanya ruang calon presiden independen atau nonpartai dalam konstitusi.
"Menurut konstitusi, pasangan capres-cawapres harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujarnya.
Sebab kedua, kata Yani, dibukanya konvensi untuk menjaring calon presiden dan calon wakil presiden merupakan upaya PPP untuk menjawab kritik publik terhadap praktik oligarki partai. Menurut dia, PPP wajib mendengar dan memperjuangkan aspirasi umat Islam.
Yani mengatakan detail mekanisme konvensi tersebut saat ini masih disusun.
"Namun, secara garis besar, para pendaftar konvensi harus melakukan sosialisasi di struktur wilayah partai. Hasil dari wilayah-wilayah kemudian dibawa ke tingkat pusat," tuturnya.
Menurut Yani, permasalahan "presidential threshold" (PT) karena calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sudah tidak relevan. Dengan adanya PT, pada Pemilu 2014 yang berpeluang mencalonkan diri hanya 12 pasangan.
"Sikap partai-partai besar yang membatasi munculnya capres-cawapres alternatif dengan pembatasan 'presidential threshold' merupakan sikap antiperubahan. Padahal, publik butuh pemimpin baru," katanya.
Menurut dia, fenomena Joko Widodo yang memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta menjadi contoh nyata perubahan diinginkan oleh publik.
"Kalau partai tidak membuka diri, maka rakyat akan meninggalkan partai politik," pungkasnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013