KPU Kalbar tetapkan tahapan pilkada 2024

Pontianak (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah menyusun tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dengan menetapkan sejumlah tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang akan di mulai  1 Mei mendatang.

"Sejumlah persiapan telah kami lakukan dan kita terus sosialisasikan kepada semua pihak. Untuk launching pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2024 secara resmi di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak, pada Rabu 1 Mei 2024, dengan menghadirkan Band Andra and the BackBone," kata Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, M S Budi, di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan untuk tahapan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) telah dimulai sebagai bagian dari tahapan dan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak.

"Proses ini berlangsung sejak tanggal 17 April hingga 5 November 2024," ujarnya.

Dia menyampaikan KPU Provinsi Kalbar juga akan melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam rentang waktu mulai dari  31 Mei hingga 23 September 2024.

"Tahap berikutnya adalah pemenuhan persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan, yang akan berlangsung dari tanggal 5 Mei hingga 19 Agustus 2024," tuturnya.

Budi menjelaskan pihaknya juga telah menetapkan jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 24 - 26 Agustus 2024, dengan proses pendaftaran berlangsung dari 27 - 29 Agustus 2024. Penetapan pasangan calon direncanakan dilakukan pada 22 September 2024.

"Untuk memberikan kesempatan pelaksanaan kampanye, KPU Provinsi Kalbar telah menetapkan rentang waktu mulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024," katanya.

Terkait pelaksanaan pemungutan suara direncanakan akan dilaksanakan pada 27 November 2024, disusul dengan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari 27 November hingga 16 Desember 2024.

Menanggapi proses tersebut, Budi menyatakan bahwa penetapan calon terpilih masih terkait dengan kemungkinan adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan.

"Yang jelas tahapan ini sudah kita rancang sedemikian rupa dan kita akan banyak belajar dari proses pemilu 2024 yang telah sukses dilaksanakan," tuturnya.