Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah mempersiapkan lima agenda utama pengelolan perbatasan Negara yang dicapai selama 2013 guna meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di Tanah Air, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis.
"Kelima agenda utama itu digunakan untuk mengendalikan kawasan perbatasan, yang sebagian besar anggarannya digunakan untuk menstimulasi daya ungkit pembangunan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan," kata Mendagri dalam Rapat Kerja V Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Kelima agenda utama tersebut adalah terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah Negara peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, pengembangan ekonomi kawasan, peningkatan pelayanan sosial dasa dan penguatan kelembagaan.
Dengan anggaran yang terbatas, maka BNPP kemudian mendorong kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk membantu memberikan perhatian di kawasan perbatasan.
Untuk tahun anggaran (TA) 2013, alokasi anggaran untuk pengelolaan perbatasan Negara naik 89 persen, dari Rp3,5 triliun pada 2012, menjadi Rp7,3 triliun, yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana agar membuka keterisolasian dan memperlancar hubungan antarpulau kecil terluar.
Selain itu juga digunakan untuk keperluan pelayanan sosial dasar masyarakat serta penyediaan peralatan dan teknologi pengembangan ekonomi lokal.
Guna mendorong penguatan ekonomi lokal, Kementerian Dalam Negeri telah memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
Hingga TA 2013, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan telah memasuki wilayah 50 lokasi prioritas (lokpri), yang 39 di antaranya terjangkau pada 2012 dan sisanya akan diselesaikan pada akhir tahun ini.
BNPP sendiri telah mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri agar 61 Lokpri yang belum mendapatkan alokasi PNPM Mandiri Pedesaan dapat ditangani pada 2014, dengan usulan besaran alokasi Rp3,5 miliar per lokpri.
Raker V BNPP itu dihadiri oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.
Panglima TNI mengatakan konflik-konflik di perbatasan umumnya dipicu oleh persoalan batas wilayah, dan itu memerlukan upaya bersama untuk mengatasinya.
"Pada umumnya yang timbul konflik itu batas-batasnya belum disepakati, pemicunya di situ. Kalau lain-lin, soal lintas batas, bisa kami kendalikan," ungkap Agus.
TNI mengirimkan personel ke daerah perbatasan guna membantu pembangunan di garda terdepan NKRI, khususnya daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kelima agenda utama itu digunakan untuk mengendalikan kawasan perbatasan, yang sebagian besar anggarannya digunakan untuk menstimulasi daya ungkit pembangunan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan," kata Mendagri dalam Rapat Kerja V Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Kelima agenda utama tersebut adalah terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah Negara peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, pengembangan ekonomi kawasan, peningkatan pelayanan sosial dasa dan penguatan kelembagaan.
Dengan anggaran yang terbatas, maka BNPP kemudian mendorong kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk membantu memberikan perhatian di kawasan perbatasan.
Untuk tahun anggaran (TA) 2013, alokasi anggaran untuk pengelolaan perbatasan Negara naik 89 persen, dari Rp3,5 triliun pada 2012, menjadi Rp7,3 triliun, yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana agar membuka keterisolasian dan memperlancar hubungan antarpulau kecil terluar.
Selain itu juga digunakan untuk keperluan pelayanan sosial dasar masyarakat serta penyediaan peralatan dan teknologi pengembangan ekonomi lokal.
Guna mendorong penguatan ekonomi lokal, Kementerian Dalam Negeri telah memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
Hingga TA 2013, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan telah memasuki wilayah 50 lokasi prioritas (lokpri), yang 39 di antaranya terjangkau pada 2012 dan sisanya akan diselesaikan pada akhir tahun ini.
BNPP sendiri telah mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri agar 61 Lokpri yang belum mendapatkan alokasi PNPM Mandiri Pedesaan dapat ditangani pada 2014, dengan usulan besaran alokasi Rp3,5 miliar per lokpri.
Raker V BNPP itu dihadiri oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.
Panglima TNI mengatakan konflik-konflik di perbatasan umumnya dipicu oleh persoalan batas wilayah, dan itu memerlukan upaya bersama untuk mengatasinya.
"Pada umumnya yang timbul konflik itu batas-batasnya belum disepakati, pemicunya di situ. Kalau lain-lin, soal lintas batas, bisa kami kendalikan," ungkap Agus.
TNI mengirimkan personel ke daerah perbatasan guna membantu pembangunan di garda terdepan NKRI, khususnya daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013