Pamekasan (Antara Kalbar) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, penegakan supremasi hukum merupakan solusi alternatif atas berbagai persoalan krisis yang menimpa bangsa ini.
"Penegakan hukum harus menjadi panglima dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, karena berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi, muaranya pada pelanggaran hukum," kata Mahfud MD dalam acara silaturahmi dan halal bihalal antara Pemkab Pamekasan dengan tokoh rantau di pendopo pemkab setempat, Sabtu.
Mahfud yang juga Ketua Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) itu lebih lanjut menjelaskan, kondisi perekonomian bangsa saat ini tidak sejalan dengan data kemiskinan yang ada di negeri ini.
Menurut dia, secara makro, peningkatan ekonomi Indonesia setiap tahun meningkat hingga mencapai 6,5 persen menjadikan Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia.
Akan tetapi, sebaliknya, lanjut mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, angka kemiskinan masih sangat tinggi, yakni mencapai 107,7 juta jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa.
Padahal idealnya, pertumbuhan ekonomi, harus searah dengan laju penekanan jumlah penduduk miskin, bukan malah sebaliknya.
"Ini terjadinya karena banyak penyimpangan, dan oleh karena itu, perlu adanya penegakan supremasi hukum sebagai perioritas program guna mengatasi persoalan bangsa ini," kata Mahfud MD menjelaskan.
Tata kelola pemerintahan yang bersih bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ke depan, menurut dia, perlu diperhatikan pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat pusat.
Demikian juga, dengan niat baik memperbaiki sistem pemerintah harus tertanam pada semua lapisan masyarakat, melalui penanaman nilai-nilai moral agama yang lebih kuat.
Agenda pertemuan dengan para perantau asal Pamekasan oleh pemkab ini merupakan agenda tahunan dengan tujuan untuk menyerap aspirasi dari para tokoh asal Pamekasan yang tinggal di luar Kabupaten Pamekasan.
Menurut Bupati Pamekasan Achmad Syafii, selain itu, juga untuk meningkatkan komunikasi dengan para tokoh itu, mengingat, gagasan pembangunan Pamekasan ke depan bisa saja oleh warga Pamekasan yang tinggal di luar Kabupaten Pamekasan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Penegakan hukum harus menjadi panglima dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, karena berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi, muaranya pada pelanggaran hukum," kata Mahfud MD dalam acara silaturahmi dan halal bihalal antara Pemkab Pamekasan dengan tokoh rantau di pendopo pemkab setempat, Sabtu.
Mahfud yang juga Ketua Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) itu lebih lanjut menjelaskan, kondisi perekonomian bangsa saat ini tidak sejalan dengan data kemiskinan yang ada di negeri ini.
Menurut dia, secara makro, peningkatan ekonomi Indonesia setiap tahun meningkat hingga mencapai 6,5 persen menjadikan Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia.
Akan tetapi, sebaliknya, lanjut mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, angka kemiskinan masih sangat tinggi, yakni mencapai 107,7 juta jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa.
Padahal idealnya, pertumbuhan ekonomi, harus searah dengan laju penekanan jumlah penduduk miskin, bukan malah sebaliknya.
"Ini terjadinya karena banyak penyimpangan, dan oleh karena itu, perlu adanya penegakan supremasi hukum sebagai perioritas program guna mengatasi persoalan bangsa ini," kata Mahfud MD menjelaskan.
Tata kelola pemerintahan yang bersih bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ke depan, menurut dia, perlu diperhatikan pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat pusat.
Demikian juga, dengan niat baik memperbaiki sistem pemerintah harus tertanam pada semua lapisan masyarakat, melalui penanaman nilai-nilai moral agama yang lebih kuat.
Agenda pertemuan dengan para perantau asal Pamekasan oleh pemkab ini merupakan agenda tahunan dengan tujuan untuk menyerap aspirasi dari para tokoh asal Pamekasan yang tinggal di luar Kabupaten Pamekasan.
Menurut Bupati Pamekasan Achmad Syafii, selain itu, juga untuk meningkatkan komunikasi dengan para tokoh itu, mengingat, gagasan pembangunan Pamekasan ke depan bisa saja oleh warga Pamekasan yang tinggal di luar Kabupaten Pamekasan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013