Jakarta (Antara Kalbar) - Indonesia Police Watch meminta Komisi III DPR mengklarifikasi adanya dugaan delapan masalah yang dihadapi calon Kepala Polri Komjen Pol Sutarman dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dijadwalkan pada Kamis (17/10).
"Pertama, kasus dugaan korupsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri namun dipetieskan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Dugaan masalah kedua, menurut dia, kasus dana Gayus Tambunan yang diduga mengalir ke sejumlah jenderal tidak diusut Bareskrim. Ketiga, kasus dana Labora Sitorus yang diduga mengalir ke sejumlah perwira polisi namun tidak diusut Bareskrim.
"Keempat, isu rekayasa dan kriminalisasi dalam kasus tanah RS Fatmawati yang diduga dilakukan oknum Bareskrim," ujarnya.
Kelima, menurut Neta, Komisi III harus mempertanyakan laporan pajak (tax clearens) Sutarman, dan keenam perlu mengklarifikasi adanya isu yang menyebutkan bahwa keluarga Sutarman mengintervensi panitia seleksi Akademi Kepolisian (Akpol).
Dugaan masalah ketujuh, Komisi III patut mengklarifikasi adanya kabar bahwa Sutarman memiliki bisnis perhotelan di Palembang dan Bandung. Dan kedelapan, Komisi III harus mengklarifikasi adanya kabar bahwa Sutarman mendukung bakal calon presiden dari partai tertentu.
Neta menilai berbagai klarifikasi ini perlu dilakukan agar Komisi III bisa memastikan bahwa Sutarman komitmen dalam pemberantasan korupsi dan tidak terlibat dalam permainan politik.
"Hal itu penting dilakukan agar Polri tidak ditarik ke wilayah politik praktis," tegasnya.
Menurut dia apabila Sutarman dinilai tidak layak menjadi Kapolri, Komisi III harus segera mengambalikannya ke Presiden. Terlebih menurut Neta, masa dinas Sutarman sudah di bawah dua tahun sehingga dinilai tidak akan efektif memimpin Polri.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.
Komjen Pol Sutarman akan menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo yang akan memasuki pensiun pada Januari 2014. Pergantian Kapolri menurut presiden perlu dipercepat agar pejabat baru bisa mempersiapkan pengamanan Pemilu 2014.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Pertama, kasus dugaan korupsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri namun dipetieskan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Dugaan masalah kedua, menurut dia, kasus dana Gayus Tambunan yang diduga mengalir ke sejumlah jenderal tidak diusut Bareskrim. Ketiga, kasus dana Labora Sitorus yang diduga mengalir ke sejumlah perwira polisi namun tidak diusut Bareskrim.
"Keempat, isu rekayasa dan kriminalisasi dalam kasus tanah RS Fatmawati yang diduga dilakukan oknum Bareskrim," ujarnya.
Kelima, menurut Neta, Komisi III harus mempertanyakan laporan pajak (tax clearens) Sutarman, dan keenam perlu mengklarifikasi adanya isu yang menyebutkan bahwa keluarga Sutarman mengintervensi panitia seleksi Akademi Kepolisian (Akpol).
Dugaan masalah ketujuh, Komisi III patut mengklarifikasi adanya kabar bahwa Sutarman memiliki bisnis perhotelan di Palembang dan Bandung. Dan kedelapan, Komisi III harus mengklarifikasi adanya kabar bahwa Sutarman mendukung bakal calon presiden dari partai tertentu.
Neta menilai berbagai klarifikasi ini perlu dilakukan agar Komisi III bisa memastikan bahwa Sutarman komitmen dalam pemberantasan korupsi dan tidak terlibat dalam permainan politik.
"Hal itu penting dilakukan agar Polri tidak ditarik ke wilayah politik praktis," tegasnya.
Menurut dia apabila Sutarman dinilai tidak layak menjadi Kapolri, Komisi III harus segera mengambalikannya ke Presiden. Terlebih menurut Neta, masa dinas Sutarman sudah di bawah dua tahun sehingga dinilai tidak akan efektif memimpin Polri.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.
Komjen Pol Sutarman akan menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo yang akan memasuki pensiun pada Januari 2014. Pergantian Kapolri menurut presiden perlu dipercepat agar pejabat baru bisa mempersiapkan pengamanan Pemilu 2014.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013