Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan semua pejabat negara perlu hati-hati menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"Karena apa saja yang dilakukan pejabat dapat dipolitisasi orang," kata Jimly di Jakarta, Sabtu malam ketika menanggapi berita penculikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Subur Budhisantoso.
Jimly mengatakan perilaku dan pernyataan para pejabat negara yang dipolitisasi memunculkan anggapan di masyarakat seolah-olah terjadi masalah.
"Ada saja persepsi politisasinya, cara manipulasinya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Jimly mengharapkan tokoh masyarakat dan pemimpin politik untuk mengelola transformasi kepemimpinan dengan tenang dan tidak saling curiga.
"Para pejabat jangan berbuat naif dan melakukan hal-hal yang mengundang kecurigaan. Jika itu disadari sejak awal, budaya kecurigaan akan hilang," katanya.
Pejabat negara, lanjut Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, perlu bekerja secara transparan dan tidak menyembunyikan kerjanya.
"Media massa juga agar adil, obyektif, dan jangan berpihak karena media seringkali dipaksa keadaan untuk berpihak," kata Jimly.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Karena apa saja yang dilakukan pejabat dapat dipolitisasi orang," kata Jimly di Jakarta, Sabtu malam ketika menanggapi berita penculikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Subur Budhisantoso.
Jimly mengatakan perilaku dan pernyataan para pejabat negara yang dipolitisasi memunculkan anggapan di masyarakat seolah-olah terjadi masalah.
"Ada saja persepsi politisasinya, cara manipulasinya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Jimly mengharapkan tokoh masyarakat dan pemimpin politik untuk mengelola transformasi kepemimpinan dengan tenang dan tidak saling curiga.
"Para pejabat jangan berbuat naif dan melakukan hal-hal yang mengundang kecurigaan. Jika itu disadari sejak awal, budaya kecurigaan akan hilang," katanya.
Pejabat negara, lanjut Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, perlu bekerja secara transparan dan tidak menyembunyikan kerjanya.
"Media massa juga agar adil, obyektif, dan jangan berpihak karena media seringkali dipaksa keadaan untuk berpihak," kata Jimly.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013